Kementerian Kehutanan Perkuat Pengawasan Perdagangan Karbon Hutan Indonesia

Kredibilitas unit karbon yang dihasilkan Indonesia menjadi penentu utama masa depan perdagangan karbon sektor kehutanan global di masa mendatang. Kepercayaan pasar komoditas ini akan memengaruhi kemampuan komoditas kehutanan domestik dalam memperoleh harga premium.

Seperti dilansir dari Detik Finance pada Rabu (15/6/2026), ketergantungan nilai ekonomi tersebut dipengaruhi oleh tingkat keyakinan para pelaku usaha global terhadap proyek lingkungan yang berjalan di tanah air.

"Perlu dilihat nanti harga pasar karbon hutan Indonesia seperti apa, apakah cukup dipercaya pasar sehingga bisa mendapatkan harga premium atau tidak," kata Director Climate Policy Initiative Tiza Mafira dalam keterangannya, Rabu (15/6/2026).

Dalam implementasi kebijakan ini, kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dinilai memegang posisi yang sangat krusial. Skema offset resmi saat ini mengacu penuh pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.

"Peran Menhut sangat sentral dan krusial sebagai gatekeeper utama," ujar Tiza.

Lembaga pemerintah ini memegang otoritas penuh dalam menyaring serta menerbitkan validasi bagi setiap unit karbon yang diproduksi. Langkah pengetatan ini dirancang demi menangkal risiko penghitungan ganda yang berpotensi merusak reputasi komoditas hijau nasional.

"Lewat Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), Kemenhut memvalidasi dan mengawasi jalannya proyek agar tidak terjadi klaim ganda atau ouble counting, sehingga menjaga kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional," ungkapnya.