Isu Pergantian Kapolri Menguat, Kriteria Pengganti dan Dinamika Politik

Isu pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian menguat di tengah dinamika politik dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri terlama sejak tahun 1960, menjabat sejak 21 Januari 2021, dengan masa jabatan sekitar 5 tahun 7 bulan hingga saat ini, menurut Indonesiawatch.id.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai belum adanya pergantian pejabat strategis dalam kabinet, termasuk Kapolri dan Panglima TNI, diduga terkait komitmen politik yang masih dihormati Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik," kata Rocky Gerung, dikutip Warta Ekonomi.

Rocky menegaskan bahwa setiap perjanjian politik memiliki batas waktu, dan jika menghambat efektivitas pemerintahan, Presiden berhak melakukan evaluasi dan perubahan.

"Kalau sudah dua tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa penunjukan Kapolri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo dan yakin siapa pun yang dipilih adalah keputusan terbaik.

"Siapapun pilihan presiden, itulah yang terbaik. Karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," kata Sahroni seperti dilansir Akurat.co.

Sahroni berharap Kapolri yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.

Sementara itu, nama Komjen Pol Karyoto muncul sebagai kandidat potensial pengganti Kapolri. Ia menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri sejak Agustus 2025 dan sebelumnya pernah menjabat Kapolda Metro Jaya serta Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, menyatakan dukungan kepada Karyoto, menilai rekam jejak dan kepemimpinannya baik untuk memimpin Polri.

Namun, posisi Karyoto sempat menjadi perdebatan internal karena kedekatan politiknya sebagai besan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menjadi faktor pertimbangan dalam kalkulasi politik elit.

"Menghitung dari kalkulasi politik tingkat elit, kedekatan antara calon pejabat tinggi negara dengan sosok politisi yang memiliki basis massa kuat seperti Dedi Mulyadi dianggap sebagai variabel yang bisa mengubah peta elektabilitas nasional," tulis Bedanews.com.

Karyoto dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi reserse dan telah menjalani berbagai pendidikan strategis, termasuk di PTIK dan Lemhannas. Ia memimpin banyak pengusutan perkara korupsi besar selama di KPK dan menjaga stabilitas keamanan ibu kota saat menjadi Kapolda Metro Jaya.

Selain itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai regenerasi harus menjadi pertimbangan dalam memilih Kapolri, mengusulkan sosok dari angkatan yang lebih muda antara lulusan Akpol 1992 hingga 1994.

"Harus lebih muda. Kalau lebih tua maka tidak ada regenerasi," kata Boyamin seperti dikutip Indonesiawatch.id.

Boyamin juga menekankan pentingnya Kapolri berikutnya memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan berani membersihkan praktik korupsi internal Polri.

Namun, keputusan terkait pergantian atau mempertahankan Kapolri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.