Istana dan MPR Tepis Isu Perombakan Kabinet Merah Putih

Istana Kepresidenan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan belum ada rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pasca-peringatan HUT ke-81 RI. Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah mengisi sejumlah jabatan wakil menteri yang masih kosong.

Isu mengenai perombakan kabinet ini sempat berembus ke publik setelah peringatan hari kemerdekaan. Sejumlah nama menteri dan calon pejabat baru disebut-sebut bakal mengisi jajaran kabinet eksekutif tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai kabar perombakan jajaran menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026). Ia membeberkan bahwa agenda pengisian jabatan yang belum terisi menjadi prioritas utama pemerintah jika nantinya ada kebijakan penyesuaian susunan kabinet.

"Ini memang setiap… ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet," ujar Prasetyo Hadi.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian posisi baru dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan jabatan di kementerian tertentu.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," kata Prasetyo Hadi.

Mensesneg kemudian merinci beberapa posisi wakil menteri yang sampai saat ini masih belum terisi pejabat definitif.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," kata Prasetyo Hadi.

Selain masalah jajaran kabinet, Mensesneg merespons rumor mengenai Surat Presiden terkait pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Gubernur Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat.

"Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri. Yang kedua, kalau pertanyaannya berkaitan dengan Surpres pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia, sampai hari ini juga belum ada Surpres dari Bapak Presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut, karena masih sedang proses," kata Prasetyo Hadi.

Pernyataan senada disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani saat berada di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). Politisi tersebut menegaskan bahwa penataan jajaran pembantu presiden merupakan hak prerogatif kepala pemerintahan.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Ahmad Muzani.

Ia menuturkan seluruh keputusan penunjukan maupun penggantian menteri serta wakil menteri berada penuh di tangan Presiden.

"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," ujar Ahmad Muzani.