Istana Jelaskan Posisi Duduk Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna

Pemerintah mengonfirmasi bahwa posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), murni merupakan pengaturan teknis acara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyebut tata letak tempat duduk dirancang mengikuti format taklimat guna mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden kepada seluruh peserta rapat yang hadir dalam jumlah besar.

"Posisi duduk pada Sidang Kabinet Paripurna mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang kabinet," ungkap Qodari dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Qodari menambahkan bahwa pengaturan tersebut dibuat agar seluruh peserta dapat melihat Kepala Negara secara jelas dan memudahkan kontak mata, bukan format rapat yang menempatkan Presiden serta Wakil Presiden bersebelahan.

"Bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa susunan tempat duduk tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan wewenang maupun kedudukan konstitusional Wakil Presiden dalam pemerintahan.

"Pengaturan tempat duduk semata-mata merupakan teknis penyelenggaraan acara, tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden," tegasnya, dilansir Antara.

Penjelasan senada disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (21/7/2026). Menurutnya, Presiden Prabowo memerlukan alat bantu teleprompter untuk memaparkan berbagai data capaian program pemerintah, sehingga posisi beliau ditempatkan di tengah ruangan.

"Di situ, karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu harus didukung dengan data-data maka beliau menggunakan alat bantu namanya telepromter," ucap Prasetyo dalam konferensi pers.

Prasetyo memastikan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan hal lain terkait tata letak posisi duduk Wakil Presiden dalam persidangan tersebut.

"Itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout kalau saudara-saudara kemarin perhatikan Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami, ini hanya masalah kebutuhan teknis semata," imbuhnya.

Di sisi lain, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai wajar apabila muncul spekulasi publik terkait dinamika hubungan kedua pemimpin usai melihat susunan tempat duduk serta gesture dalam rapat.

"Wajar bila hal itu menimbulkan spekulasi politik. Publik bisa saja menilai hal itu sebagai indikasi hubungan presiden dan wakil presiden sedang tidak baik-baik saja," kata Jamiluddin, Rabu (22/7/2026).

Jamiluddin menuturkan bahwa perubahan ekspresi wajah Gibran saat duduk di samping Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memicu persepsi ketidaknyamanan.

"Perubahan wajah tersebut memberi kesan Gibran dalam rapat tersebut kurang nyaman," ujar dia.

Ia menekankan bahwa interpretasi publik merupakan hal wajar dalam komunikasi politik, meskipun kondisi hubungan yang sebenarnya hanya diketahui oleh kedua pihak.

"Hanya saja, dalam komunikasi penilaian acapkali bertolak dari persepsi. Karena itu, setiap orang bisa saja punya persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama," ungkapnya.

Jamiluddin juga menambahkan bahwa perbedaan pandangan masyarakat dalam menilai situasi tersebut sangat wajar terjadi.

"Jadi, kalau ada yang menyatakan hubungan presiden dan wakil presiden lagi renggang kiranya wajar saja. Begitu juga bila ada publik yang menilai hubungan presiden dan wakil presiden sebaliknya," imbuhnya.

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan capaian ketahanan pangan, termasuk raihan swasembada beras, serta keberhasilan pelaksanaan program perlindungan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 74.560.000 penerima dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi 130.800.000 warga.

"Makan bergizi gratis, MBG 74.560.000 siswa, ibu hamil, menyusui, balita, dan lanjut usia. Cek kesehatan gratis, 130.800.000 orang. Kalau ini pertama kali cek kesehatan gratis. Kita cek, tahu kondisi, tahu masalah, tahu apa yang kita harus kerjakan sekarang," ungkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).

Presiden optimistis sistem jaminan sosial nasional yang dibangun berkesinambungan sejak awal kemerdekaan akan terus memperkuat perekonomian Indonesia ke depan.

"Jangan anggap enteng kita terus. We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya," kata dia.

Presiden menutup paparannya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita," ucap Prabowo.