AchmadNurHidayat.ID — Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Jasa Investigasi (KJI) kembali menggelar program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Financial Investigator (CFI) Batch Ke-10. Program ini ditujukan bagi akuntan publik, praktisi hukum, dan praktisi keuangan yang ingin memperdalam kompetensi di bidang audit investigatif.

CFI Batch Ke-10 mengangkat tema “Membangun Certified Financial Investigator yang Profesional, Kompeten, dan Berintegritas” dan diselenggarakan secara intensif selama lima hari untuk membekali peserta dengan pengetahuan regulasi, tren investigasi, proses administrasi, serta penerapan teknis di lapangan.

Sinergi Dengan Penegak Hukum

Acara pembukaan dihadiri perwakilan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang memberikan keynote speech. Kehadiran Bareskrim dinyatakan bagian dari sinergi antara IAPI dan aparat penegak hukum, khususnya dalam pemberian jasa penghitungan kerugian keuangan, jasa akuntan publik lain, serta keterangan ahli, sesuai nota kesepahaman antara IAPI dan Polri.

Transisi Kepengurusan dan Apresiasi

Pada kesempatan yang sama, IAPI menggelar seremoni pisah sambut kepengurusan Komite Jasa Investigasi dan Forum Akuntan Investigator (FAIr) sebagai apresiasi atas kontribusi pengurus masa bakti 2021–2025 sekaligus menandai pergantian kepengurusan untuk periode 2025–2029.

IAPI berharap lewat transisi ini KJI dan FAIr dapat terus memperkuat pengembangan profesi, memperluas jejaring komunitas investigator keuangan, serta menjaga penerapan standar etika profesi.

Rangkaian Materi dan Evaluasi

Selama tiga hari pertama, peserta mengikuti pembelajaran klasikal yang mencakup metodologi, teknik, dan strategi pemeriksaan investigatif; penghitungan kerugian keuangan; pelaporan pemeriksaan investigatif; serta peran akuntan publik dalam proses penegakan hukum.

Pada hari keempat, peserta menjalani evaluasi berupa ujian tertulis dan wawancara, lalu melanjutkan sesi berbagi pengalaman (sharing session).

Hari terakhir diisi dengan role play atau simulasi persidangan perkara tindak pidana korupsi, di mana peserta mempraktikkan peran sebagai pemberi keterangan ahli di hadapan majelis hakim. Simulasi dirancang untuk memberi pengalaman praktis tentang dinamika sidang, teknik penyampaian keterangan ahli, tata cara menjawab pertanyaan, dan mempertahankan argumentasi di bawah sumpah.

Tujuan Sertifikasi

Secara umum, program Sertifikasi CFI bertujuan meningkatkan kualitas profesional akuntan publik dalam audit investigatif dan dukungan litigasi, serta mempersiapkan akuntan publik agar mampu memberikan keterangan ahli di persidangan dan memperkuat peran profesi dalam mendukung tata kelola dan akuntabilitas publik.

Ketua Komite Jasa Investigasi IAPI, Rizki Damir Mustika, menyatakan program ini dirancang untuk mengasah keterampilan teknis, komunikasi strategis, dan kepatuhan peserta terhadap kode etik profesi. “Harapannya, hasil audit investigatif yang disusun oleh para lulusan CFI kelak dapat diandalkan sebagai bukti awal maupun alat bukti dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan di pengadilan,” ujar Rizki.

Dr. Mohammad Mahsun, Ketua Forum Akuntan Investigator IAPI, menambahkan bahwa selain menemukan fakta di lapangan, metodologi penghitungan kerugian keuangan atau kerugian negara dan kemampuan membuktikan hubungan sebab-akibat merupakan aspek penting dalam audit investigatif.

“Ketepatan metodologi penghitungan kerugian keuangan atau negara serta kemampuan membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan hukum terduga pelaku perorangan atau badan dengan kerugian yang diakibatkan sangatlah esensial. Kedua aspek ini adalah fondasi utama agar hasil investigasi dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan memiliki nilai pembuktian yang meyakinkan di pengadilan,” tutur Mahsun.

Tentang IAPI

IAPI adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia yang fokus pada pengembangan standar profesi, peningkatan kompetensi anggota, dan penegakan etika profesi. Organisasi ini juga mendorong penguatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik maupun swasta.