Kementerian ESDM Percepat Lelang 14 WKP Lebih Cepat dari RUPTL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memajukan jadwal lelang 14 Wilayah Kerja Panas Bumi yang semula dirancang bertahap dalam kurun 10 tahun pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034. Kebijakan ini diumumkan dalam ajang IIGCE 2026, Kamis (20/8/2026), untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban dasar nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa percepatan lelang dilakukan atas instruksi langsung dari Menteri ESDM. Langkah ini mengalihkan target jangka panjang RUPTL menjadi pelaksanaan penuh pada tahun ini.

"Kami akan segera membuka 14 daftar kawasan baru panas bumi ini, kemarin Pak Menteri (ESDM) meminta untuk segera dibuka. Jadi kita tarik dari rencana 10 tahun. Karena apa? Panas bumi itu beban dasar dan sangat dibutuhkan," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Sebagian besar lokasi 14 WKP tambahan tersebut terletak di Pulau Jawa. Penawaran ini terpisah dari lelang lima WKP dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi tahun 2026 yang mayoritas berlokasi di Sumatera serta Indonesia Timur.

Untuk lelang reguler 2026, potensi kapasitas pengembangan mencapai sekitar 392 megawatt dengan estimasi investasi sebesar 2,23 miliar dolar AS. Lokasi WKP reguler tersebut meliputi Danau Ranau sebesar 40 megawatt, Hamiding 50 megawatt, Songgoriti 40 megawatt, Oka Ile Ange 10 megawatt, dan Gunung Sirung 5 megawatt, dengan total cadangan 304 megawatt.

Pemerintah turut menyiapkan tujuh kawasan WPSPE di Talamau, Simisiuh, Srirejo, Lili Seporaki, Maranda Kawende, Massepe Sulili, dan Banda Baru. Kawasan tersebut mencatat total sumber daya sebesar 321 megawatt serta potensi cadangan mungkin sekitar 247 megawatt.

Langkah penambahan lelang WKP diproyeksikan dapat menekan ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar diesel yang membebankan anggaran negara. Penurunan penggunaan diesel berpotensi memangkas alokasi subsidi listrik pemerintah pusat ke PLN yang mencapai Rp233 triliun per tahun.

"Subsidi pemerintah pusat ke PLN sekitar Rp 233 triliun per tahun. Ini harus dikurangi dan kita punya potensi untuk mengurangi dengan panas bumi. Sehingga untuk selanjutnya tahapan persiapan WKP ini di proses internal kami di Kementerian ESDM," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Percepatan lelang panas bumi beriringan dengan revisi peta jalan RUPTL 10 tahunan. Penyesuaian dokumen ketenagalistrikan nasional ini memuat pula integrasi pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt serta ruang bagi pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Sekarang sudah dalam perjalanan kita merevisi perencanaan ketenagalistrikan nasional kita 10 tahun, karena kita punya pintu masuk baru untuk PV 100 gigawatt dan pintu masuk baru untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang baru untuk panas bumi," tutur Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Skema RUPTL eksisting yang semula membatasi lelang pada kuota dua hingga tiga WKP per tahun dipastikan berubah menjadi lebih agresif. Pemerintah mengejar akselerasi lelang seluruh wilayah kerja dalam kurun tahun berjalan.

"Jadi kita tarik di seluruh RUPTL untuk maju dilelangkan sekarang, tidak lagi nunggu 10 tahun dan 2-3 masing-masing kan per tahun ada tuh target-targetnya. Nah, ini biar lebih agresif lagi. Sebetulnya tahun lalu itu kita rencana hanya 2 tapi dibuka sampai 10 kalau enggak salah ya," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Proses persiapan lelang 14 WKP baru memerlukan koordinasi lanjutan bersama pihak pemerintah daerah setempat. Kementerian ESDM memprioritaskan komunikasi intensif dengan Pemda agar tahap persiapan tiap lokasi berjalan cepat.

"Terus yang tadi 14 lokasi yang kita sampaikan, itu proses pertama tentu saja kita komunikasi ke Pemda dulu. Jadi makanya saya tadi minta titip kan untuk per lokasi-lokasi tersebut, termasuk yang sekarang ongoing itu komunikasi dengan Pemda harus secepatnya," tandas Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.