DPR Usul Pemerintah Bangun Shelter Ojol Per Kecamatan

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Sudjatmiko mengusulkan penyediaan shelter khusus bagi pengemudi ojek online di setiap kecamatan kepada Kementerian Perhubungan saat Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada Senin (13/7/2026), seperti dilansir dari Detik Finance.

Langkah penataan transportasi perkotaan ini diajukan karena tempat istirahat serta ruang tunggu bagi para pengemudi kendaraan roda dua berbasis aplikasi tersebut dinilai masih sangat terbatas.

"Kendaraan online roda dua sudah menjadi kebutuhan nyata yang tidak bisa kita abaikan. Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim. Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar wacana," ujar Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

Politisi tersebut menjelaskan bahwa kehadiran fasilitas ini dapat mengantisipasi kemacetan akibat pengemudi yang sering memarkir kendaraan di trotoar maupun bahu jalan saat menanti pesanan.

"Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain," jelas Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

Pihaknya mengapresiasi aplikator yang telah bergerak mandiri, namun ia mendorong adanya standar fasilitas interkoneksi yang aman, nyaman, memiliki pengisi daya ponsel, serta terintegrasi tata ruang melalui kolaborasi lintas sektor.

"Saya mengapresiasi langkah para aplikator. Namun jumlahnya masih sedikit dan belum merata. Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas," kata Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

Hingga saat ini, alokasi anggaran khusus untuk infrastruktur pendukung tersebut belum masuk dalam perencanaan program kerja pemerintah.

"Hari ini kita sepakat bahwa persoalan ini harus segera mendapat perhatian. Jika terus ditunda, penumpukan kendaraan di trotoar maupun bahu jalan akan semakin sulit dikendalikan. Saya akan mengawal usulan ini hingga reaalisasi demi kenyamanan para pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi," pungkas Sudjatmiko, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB.

Merespons pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan sikap terbuka untuk mengkaji lebih lanjut pembangunan fasilitas penunjang tersebut.