DPR dan Pemerintah Sepakati Finalisasi Status Guru PPPK

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah merampungkan finalisasi pembahasan status guru Pengawal Pegawai dengan Perjanjian Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Kesepakatan ini mencakup kepastian status bagi guru PPPK paruh waktu hingga peluang mengikuti seleksi PNS, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Sementara jajaran pemerintah diwakili oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB Rini Widiyantini, Menag Nasaruddin Umar, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta para wakil menteri terkait.

Penataan ini dirancang untuk menyelesaikan kejelasan status tenaga pendidik, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK yang berada di bawah naungan kementerian.

"Nah oleh karena itu pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS dengan Kemendiknasmen termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Data pemerintah mencatat saat ini terdapat 955.245 guru berstatus PPPK dan 231.246 guru PPPK paruh waktu. Pemerintah menyiapkan skema pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu serta pembukaan jalur seleksi CPNS.

"Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga, akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di 2027 awal 2027," terang Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

Selain penataan pegawai yang ada, pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi pada tahun ini. Penambahan formasi ini diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan di berbagai program sekolah baru.

"Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," kata Rini Widiyantini.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan telah melakukan kalkulasi mendalam terkait beban belanja pegawai tersebut. Pemerintah menjamin seluruh proses pengangkatan dan seleksi guru tidak membahayakan ketahanan anggaran negara.

"Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi, kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.