DPR dan Bank Permata Dorong Percepatan Pembentukan PFII

Pemerintah Indonesia mempercepat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) guna menangkap peluang pergeseran arus modal global akibat ketidakpastian geopolitik dunia, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Jumat (31/7/2026). Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk mengubah peran Indonesia dari sekadar pencari modal menjadi pusat aktivitas keuangan internasional. Ketua Panitia Kerja RUU PFII sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan penjelasannya terkait pentingnya momentum pergerakan dana internasional tersebut.

"Kalau Indonesia tidak segera menyediakan rumah baru, mereka akan memilih negara lain dan belum tentu berpindah lagi dalam waktu dekat," kata Hekal.

PFII dirancang dengan dukungan kerangka hukum kompetitif, seperti pengadilan komersial khusus dengan hakim ad hoc, fasilitas arbitrase, serta fleksibilitas penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian tertentu. Dukungan senada disampaikan oleh Chief Economist Bank Permata Josua Pardede yang menilai PFII mampu memperkuat struktur pembiayaan nasional.

"PFII dapat menjadi instrumen untuk menarik dana global, memperdalam pasar keuangan Indonesia, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis seperti hilirisasi, infrastruktur, dan transisi energi. Namun keberhasilannya bergantung pada konsistensi regulasi, kepastian hukum, tata kelola yang profesional, serta transparansi sehingga mampu membangun kepercayaan investor dalam jangka panjang," ujar Josua. Pengembangan PFII direncanakan berlangsung secara bertahap di Jakarta sebagai lokasi transisi sebelum nantinya berpusat di Bali.