BPS Tegaskan Sensus Ekonomi Bukan Untuk Kepentingan Pajak

Badan Pusat Statistik mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu memberikan data akurat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Penegasan ini disampaikan untuk mengatasi kekhawatiran publik serta menangani penolakan pendataan di sejumlah daerah.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi meninjau langsung pelaksanaan sensus di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Kamis (23/7/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, ia meminta seluruh jajaran BPS segera menyelesaikan hambatan di lapangan melalui koordinasi erat bersama pemerintah daerah setempat.

Sonny mengungkapkan bahwa pemantauan telah dilakukan di berbagai wilayah, meliputi Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tebing Tinggi, Sergai, hingga Medan.

"Saya sudah mengunjungi beberapa kabupaten/kota, mulai dari Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tebing Tinggi, Sergai, dan Medan. Secara umum pelaksanaannya bagus. Tinggal bagaimana setiap kendala di lapangan segera diselesaikan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah," ujar Sonny saat diwawancara ANTARA.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pendataan sepuluh tahunan ini bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang benar.

"Saya sudah mengunjungi beberapa kabupaten/kota, mulai dari Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tebing Tinggi, Sergai, dan Medan. Secara umum pelaksanaannya bagus. Tinggal bagaimana setiap kendala di lapangan segera diselesaikan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah," kata Sonny.

Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia untuk menghasilkan gambaran akurat mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Data yang terkumpul dijamin kerahasiaannya sesuai undang-undang dan menjadi landasan pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dorongan investasi, serta penguatan UMKM.

Kepala BPS Sergai Marine Sohadi Angkat menyatakan kunjungan pimpinan BPS RI memberi dorongan semangat bagi para petugas di lapangan. Ia mengingatkan pentingnya menuntaskan agenda pendataan ini karena kesempatan serupa baru akan berulang satu dekade mendatang.

"Kalau sensus ini berhasil, manfaatnya akan dirasakan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Jangan sampai gagal, karena kesempatan berikutnya baru 10 tahun lagi," katanya.

Terkait tantangan seperti warga yang menolak didata atau bersikap represif kepada petugas, BPS Sergai menerapkan pendekatan persuasif. Pengawas lapangan diterjunkan bersama koordinasi lintas pemerintah desa, kelurahan, hingga Pemerintah Kabupaten Sergai agar seluruh rangkaian pendataan berjalan lancar.