BPJT Siapkan Integrasi Koridor Logistik Tol Cibitung-Cilincing

Arus logistik nasional saat ini masih didominasi oleh penggunaan jalan arteri secara bersamaan antara kendaraan angkutan barang dan kendaraan pribadi.

Kondisi tersebut memicu kemacetan di berbagai titik, memperlama waktu pengiriman, serta memicu lonjakan biaya operasional akibat ketidakpastian durasi perjalanan.

Guna mengatasi hambatan ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah menyiapkan rencana integrasi koridor wilayah logistik yang dinilai menjadi solusi strategis untuk membangun jaringan transportasi efisien.

Dilansir dari Detik Finance, salah satu jalur yang kini sedang masuk dalam tahap pembahasan intensif adalah Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC).

Anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok skema integrasi koridor logistik untuk ruas tol tersebut.

Infrastruktur JTCC memegang peranan krusial lantaran menjadi penyambung langsung antara sentra industri di timur Jakarta dan Jawa Barat menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

"Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi jalur eksisting bagi konektivitas logistik, serta mengurai beban lalu lintas di jalan arteri. Rencana integrasi pada JTCC merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas dan mencakup sejumlah ruas tol lain yang memenuhi persyaratan," ujar Tulus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Rencana penggabungan koridor ini mendapat tanggapan positif dari kalangan praktisi dan akademisi, yang menyebut keberhasilan program tidak sekadar bertumpu pada penyesuaian tarif, melainkan kejelasan regulasi.

Pengamat Publik Agus Pambagio memberikan catatan bahwa payung hukum sangat krusial dalam menyelaraskan tata kerja antar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Regulasi yang kuat diperlukan sebagai instrumen pengawasan agar operasional di lapangan berjalan tanpa kendala.

"Peraturan Menteri memang harus ada sebagai dasar pelaksanaan integrasi. Yang tidak kalah penting adalah tata kelola dan pengawasannya supaya integrasi berjalan konsisten dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ucap Agus.

Agus menilai langkah penggabungan wilayah logistik ini menjadi terobosan penting demi mewujudkan sistem jalan bebas hambatan yang lebih berdaya guna bagi publik.

"Integrasi tarif memang harus dilakukan supaya pengguna tidak perlu bayar berkali-kali dan sistemnya lebih mudah. Yang lebih penting lagi, pengawasannya harus berjalan agar implementasinya benar-benar efektif," tegasnya.

Sinyal Positif bagi Pelaku Usaha

Dari sudut pandang sektor industri, kepastian hukum sejak awal sangat dibutuhkan oleh para penyedia jasa logistik untuk memformulasikan strategi operasional mereka.

Sekretaris Jenderal ALFI Institute, Trismawan Sanjaya menyebutkan bahwa keseragaman tarif akan menjadi indikator keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional.

"Integrasi tarif akan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi logistik dan memperbaiki iklim investasi. Kalau tarif masih terpotong-potong, itu menjadi high cost bagi industri logistik. Kalau tarifnya (tol ruas pendukung logistik) sudah terintegrasi, pelaku usaha punya lebih banyak pilihan rute, sementara regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan investor," ujar Trismawan.

Jika terealisasi dengan baik, kebijakan integrasi koridor logistik ini diproyeksikan mampu memaksimalkan fungsi JTCC sebagai jalur utama menuju pelabuhan.

Langkah ini juga diharapkan dapat membagi beban volume kendaraan secara merata, menghemat waktu dan biaya operasional, serta memperkuat ketahanan rantai pasok dalam negeri.

Dalam jangka panjang, peningkatan konektivitas ini berpotensi mendongkrak daya saing komoditas lokal di kancah internasional sekaligus menstabilkan harga barang domestik.

"Rencana integrasi pada JTCC merupakan bagian dari upaya konektivitas yang lebih luas dan mencakup sejumlah ruas tol lain yang memenuhi persyaratan," tutur Trismawan.