Bapenda Makassar Catat Realisasi PAD Triwulan II 2026 Tembus 49 Persen

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengumpulkan realisasi pendapatan daerah melampaui 49 persen dari target Rp2,38 triliun pada triwulan II 2026, Jumat (7/8/2026). Capaian tersebut menghasilkan surplus penerimaan sebesar Rp130 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Total penerimaan yang dikumpulkan Pemkot Makassar telah melewati Rp1,16 triliun dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp5,17 triliun, dengan porsi kontribusi PAD ditargetkan menyumbang 44 hingga 46 persen dari struktur APBD.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menilai tren penerimaan daerah sejauh ini terus bergerak sesuai target yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Pendapatan di Bapenda itu sudah di angka 49 persen lebih. Jadi, kalau begini trennya cukup bagus, cukup positif," kata Andi Asminullah, Jumat (7/8/2026).

Laju peningkatan penerimaan diproyeksikan melonjak lebih tinggi pada triwulan IV seiring masuknya tenggat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Oktober hingga akhir tahun.

"Nanti progres peningkatannya itu di bulan Oktober. PBB kan jatuh temponya di situ. Jadi alhamdulillah ini lumayan bagus. Bahkan surplus sekitar Rp130 miliar dibanding tahun lalu pada tanggal yang sama," kata Andi Asminullah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup sektor hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, hingga parkir masih menjadi penopang utama PAD Makassar hingga pertengahan tahun.

"Kalau yang paling mendominasi tentu masih PBJT. Karena di dalam PBJT itu sudah bergabung pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, sampai parkir," jelas Andi Asminullah.

Guna mempercepat pemulihan tunggakan pajak bernilai besar, Bapenda menjalin kerja sama pendampingan penagihan bersama Kejaksaan. Tim gabungan dijadwalkan segera turun ke lapangan menyasar penunggak di sektor hotel, restoran, hiburan, dan PBB.

"Sudah ada beberapa penunggak pajak dan sementara kami koordinasikan. Kami sudah bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk melakukan pendampingan penagihan," katanya.

Tim gabungan penagihan tersebut dipastikan akan melakukan tindakan lapangan secara langsung dalam waktu dekat.

"Kemungkinan bulan ini kami akan turun bersama pihak terkait untuk melakukan penagihan," kata Andi Asminullah.

Penagihan diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi tunggakan paling tinggi.

"Yang pasti kami fokus ke pajak hotel, pajak hiburan, restoran, termasuk PBB karena tunggakannya cukup besar. Untuk angka pastinya saya belum hafal," kata Andi Asminullah.

Selain penagihan, Bapenda mulai menindaklanjuti rekomendasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri terkait pembenahan pajak reklame. Penataan melibatkan konsultan untuk menyusun konsep estetika dan model reklame modern.

"Itu semua masukan dari Kemendagri tentu akan kami tampung dan kami carikan solusi bagaimana supaya bisa diterapkan di Kota Makassar," kata Andi Asminullah.

Sebagai langkah awal penataan kawasan kota, Pemkot Makassar telah menghentikan penerbitan izin baru untuk reklame jenis bando yang melintang di jalan raya.

"Untuk reklame bando, yang baru sudah kami tahan. Tidak ada lagi yang baru. Tinggal yang memang sudah ada, itu yang sementara kami bicarakan dengan pengusaha reklame bagaimana penanganannya," kata Andi Asminullah.

Realisasi pajak reklame diproyeksikan baru akan terlihat signifikan menjelang penutupan tahun anggaran karena sifat pembayarannya yang bersiklus tahunan.

"Tahun lalu tercapai dan tahun ini proyeksi saya juga harus capai target. Hanya memang reklame ini sifatnya pajak tahunan, jadi progres bulanannya berbeda. Nanti di akhir tahun baru kelihatan peningkatan pendapatannya," kata Andi Asminullah.