PAKAR kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya yang menyasar Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro dan dikabarkan akan diisi oleh Brian Yuliarto, seorang guru besar muda dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan pertanyaan besar.
“Apakah reshuffle ini memiliki dampak yang signifikan bagi layanan publik? Atau apakah ini sekadar upaya untuk sekedar mengurangi noise dalam kabinet tanpa memberikan perbaikan konkret bagi masyarakat luas?,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (19/2).
Menurut Achmad, dalam melakukan reshuffle, seorang presiden seharusnya mempertimbangkan dampak terhadap layanan publik.
“Dalam hal ini, pergantian seorang menteri seharusnya membawa perubahan yang nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar perombakan yang lebih berorientasi pada gimmick kabinet,” kata Achmad.
Jika reshuffle dilakukan hanya untuk mengurangi suara-suara noise, maka tujuannya menjadi kurang bermakna bagi rakyat.
Salah satu contoh nyata adalah kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat luas, seperti kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pembatasan distribusi LPG 3 kg bagi masyarakat miskin.
“Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Jika reshuffle ingin lebih bermakna, maka seharusnya menteri yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut yang perlu diganti, bukan menteri yang lebih banyak dikritik publik karena personal behavoiur semata, apalagi menteri tersebut berkutat pada sektor riset dan pendidikan tinggi yang dampaknya terhadap masyarakat luas tidak terlalu signifikan dalam jangka pendek.
“Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi memang memiliki peran penting dalam pembangunan jangka panjang. Namun, dalam konteks reshuffle ini, kebijakan-kebijakan di bidang riset dan teknologi bukanlah isu mendesak yang perlu segera diubah dalam waktu dekat,” jelas Achmad.
Sektor ini menurutnya lebih banyak berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi yang manfaatnya baru bisa dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang.
Berbeda dengan kebijakan ekonomi atau kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, sektor riset dan pendidikan lebih bersifat strategis dan jangka panjang.
Jika reshuffle ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki layanan publik dalam waktu dekat, maka mengganti Mendiktisaintek dikatakan bukanlah langkah yang paling relevan.
“Akan lebih masuk akal jika reshuffle dilakukan pada menteri-menteri yang memiliki peran langsung dalam kebijakan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan distribusi barang kebutuhan pokok,” tandas Achmad.
Sumber: mediaindonesia.com
