Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia selama 2014-2023 menciptakan catatan yang memperlihatkan peningkatan signifikan dalam tingkat utang negara.
Jokowi, yang memasuki jabatan dengan janji mengenai pengelolaan utang yang lebih efisien, sebenarnya menghadapi tantangan besar dalam menahan pertumbuhan utang pemerintah.
Dalam sorotan ini, perhatian terutama tertuju pada fakta bahwa sejak awal pemerintahannya, utang negara telah terus melonjak, bahkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Meskipun dijanjikan kebijakan pengendalian utang, angka menunjukkan bahwa realitasnya berbeda. Pada akhir tahun 2014, utang mencapai Rp 2.608,78 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 24,7 persen.
Selanjutnya, dari tahun 2014 hingga 2019, periode pertama kepemimpinannya, utang mencapai Rp 4.016 triliun.
Janji untuk mengurangi utang negara tampaknya hanya menjadi retorika belaka, karena fakta menunjukkan bahwa utang terus meningkat bahkan dalam situasi ekonomi yang relatif stabil.
Bahkan di tahun pertamanya sebagai Presiden, utang pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi telah melonjak menjadi Rp 3.089 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 27 persen.
Meskipun pada beberapa kesempatan Jokowi berbicara tentang kebutuhan untuk mengurangi utang, kenyataannya adalah sebaliknya. Tercatat bahwa pada November 2023, utang negara mencapai Rp 8.041 triliun, mengisyaratkan sebuah tantangan signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal.
Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun perlu diakui bahwa peningkatan ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada ekonomi nasional.
2023: Ekonomi Gelap Membayangi! Ambruknya Dua Negara Besar Menjadi Realitas Pahit
Isu ekonomi global yang mencuat pada tahun 2023, terutama terkait dengan kondisi ekonomi Jerman dan China, menjadi sorotan yang semakin meningkat dalam konteks perjalanan utang pemerintah Indonesia.
Meskipun isu ini mungkin terjadi di belahan dunia yang berbeda, namun dampaknya dapat dirasakan secara global dan turut memberikan tekanan pada negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Jerman, sebagai motor ekonomi Eropa, mengalami tantangan serius seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina. Kawasan dengan PDB terbesar ketiga di dunia ini menghadapi “krisis ganda” yang mencakup krisis geopolitik dan ekonomi.
Jerman, Italia, dan Swedia bahkan mengalami kontraksi atau resesi, menunjukkan dampak signifikan dari perang Rusia-Ukraina.
Perjalanan krisis ekonomi Jerman menjadi catatan kritis, terutama dengan masuknya resesi teknis pada kuartal pertama 2023.
Tekanan signifikan dari invasi Rusia dan keputusan para pemimpin Eropa untuk memutuskan hubungan dengan Moskow memperparah situasi, membuat rumah tangga Jerman membelanjakan lebih sedikit, dan inflasi yang tinggi menjadi salah satu tantangan utama.
Di sisi lain, China juga tergelincir dalam kondisi sulit, diwarnai dengan kebangkrutan properti raksasa seperti Evergrande pada Agustus 2023. IMF meramalkan penurunan pertumbuhan ekonomi China, dan China menghadapi risiko deflasi yang menjadi indikator perlemahan permintaan. Raksasa properti lain, seperti Country Garden, juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya.
Dalam konteks ini, perbandingan utang luar negeri China yang enam kali lipat lebih besar dari Indonesia pada Desember 2023 menjadi sorotan penting.
Total utang luar negeri China mencapai angka yang mencengangkan, menciptakan kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian global.
Melihat perjalanan utang pemerintah Indonesia yang terus meningkat, terlepas dari kondisi ekonomi global, muncul pertanyaan kritis terkait dengan keberlanjutan kebijakan fiskal.
Bagaimana pemerintah Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan utang dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang semakin kompleks?
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Tercapai? Kritik Terhadap Kinerja Pemerintah
Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2023 mencapai 4,94%, menimbulkan keraguan terhadap ambisi pemerintah mencapai target 5,3%. Kritik meluas terhadap kegagalan strategi dengan konsumsi melambat dan tabungan berkurang.
Diskusi terbuka oleh peneliti ekonomi mengungkapkan ketidakmampuan pemerintah mengatasi dinamika ekonomi yang kompleks. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp2.769,6 triliun, pertanyaan muncul terkait sisa pagu yang belum digunakan (Rp366,3 triliun), mempertanyakan efisiensi pengelolaan anggaran.
Seiring dengan tantangan ekonomi, masyarakat menantikan langkah konkret dan kebijakan yang tepat dari pemerintah.
Tantangan Utang dan Dampak Ekonomi Global di Akhir 2023
Periode kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) 2014-2023 mencatat peningkatan signifikan utang negara, mengecewakan janji efisiensi. Utang mencapai Rp 8.041 triliun pada November 2023, menimbulkan kekhawatiran stabilitas fiskal meskipun rasio terhadap PDB masih di bawah batas aman.
Krisis ekonomi Jerman dan China memberikan tekanan pada Indonesia, sementara penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2023 mempertanyakan capaian target 5,3%.
Catatan akhir tahun 2023 menciptakan pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan kebijakan fiskal. Publik menantikan langkah konkret dan kebijakan yang responsif dari pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
