| Anies Baswedan menyebut jalan nontol yang dibangun era Pemerintahan SBY jauh lebih panjang dibanding era Presiden Jokowi
JAKARTA | KBA – Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Muhammad Zainul Majdi dianggap sedang bermanuver. Tujuannya agar partainya mendapat kursi menteri. Polemik perbandingan panjang jalan yang dibangun era Pemerintahan SBY 2004-2014 dengan Presiden Jokowi 2014-2024 dijadikan sebagai pintu masuk.
Yaitu, dengan menyebut pembangunan jalan desa sebagai prestasi Presiden Jokowi. Dengan menambahkan jalan desa sebagai jalan tidak berbayar ini pula, tokoh yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut menegaskan jalan nontol yang dibangun Pemerintah Jokowi lebih panjang dibanding masa Kepresidenan SBY.
“Langkah TGB memasukkan jalan desa sebagai prestasi presiden Jokowi tidak terlepas dari manuver politiknya selaku Ketua Harian Partai Perindo. Perindo berharap dapat tambahan kursi kabinet menggantikan Menkominfo Johnny G. Plate yang telah menjadi tersangka kasus BTS Bakti,” jelas pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat dalam rilisnya yang diterima KBA News Selasa, 23 Mei 2023.
“Namun jangan memaksakan prestasi para kepala desa tersebut menjadi prestasi presiden ya TGB,” sentilnya.
Sebelumnya Achmad Nur Hidayat menjelaskan mantan Gubernur NTB tersebut tidak tepat menambahkan data jalan desa sebagai bagian dari jalan nontol yang dibangun era Jokowi sehingga lebih panjang dibanding jalan yang dibangun era SBY, sebagaimana disampaikan Anies Baswedan.
“Pernyataan TGB ini keliru. Sesungguhnya jalan desa bukan diskresi (pilihan kebijakan) Presiden Jokowi,” jelasnya.
Dia membeberkan Pemerintah Jokowi memberikan dana desa yang kemudian kepala desa menggunakan sebagian saja untuk jalan desa. Sebagian lain untuk membantu pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 di desa.
“Pilihan membangun jalan desa tergantung kepada kepala desanya, termasuk juga berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Jelas, total panjang jalan desa tidak bisa dinilai sebagai diskresi Jokowi. Namun prestasi para kepala desa secara nasional,” paparnya.
Karena itu Tuan Guru Bajang seharusnya memuji kepala desa di seluruh Indonesia. Karena merekalah, melalui melalui Musyawarah Desa, menggunakan dana desa untuk keperluan jalan desa.
“Kepala desa tersebut berhak dikasih apresiasi setinggi-tingginya. Karena mereka berusaha melalui jalan desa mengurangi ketimpangan desa dan menciptakan keadilan sosial,” ungkap penyandang gelar Master Public Policy dari National University of Singapore (NUS) dan dari Tsinghua University, Beijing, China ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, TGB mengkritik Anies Baswedan karena tidak menampilkan data secara utuh saat membandingkan pembangunan jalan tidak berbayar era Jokowi dan SBY. Sehingga data yang terungkap oleh bacapres Koalisi Perubahan itu menunjukkan masa Pemerintahan SBY lebih unggul.
Padahal, katanya melalui sebuah video yang beredar di media sosial, ditambah jalan desa yang dibangun selama sembilan tahun masa Jokowi yang mencapai 316 ribu km, pemerintahan sekarang lebih panjang membangun jalan gratis dibanding sebelumnya.
“Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih,” katanya dalam video berdurasi 4 menit.
Sejumlah politikus Demokrat sendiri juga membantah pernyataan TGB tersebut. Salah satunya Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Irwan. Melalui akun Twitter-nya, @irwan_fecho, dia menegaskan, bermaksud membantah data BPS yang disampaikan Anies Baswedan, tetapi justru itu adalah blunder paling ceroboh dari seorang TGB.
Karena di samping gagal membantah data BPS yang mengukuhkan SBY membangun jalan nasional, juga jalan daerah, jauh lebih panjang dibanding Jokowi, TBG malah melarikan perdebatan ke pembangunan jalan desa.
“TGB mengatakan 316.000 Km jalan desa telah dibangun Jokowi (TGB tidak menyampaikan sumbernya darimana). Anggaplah angka itu benar maka tentu ini yang dimaksud bukan membangun jalan baru tetapi pembangunan disini meliputi (konstruksi, rekonstruksi, preservasi juga pemeliharaan),” cicitnya.
Malah kalau mau dibandingkan jalan desa yang dibangun era SBY, Jokowi masih kalah. Karena, sambungnya dengan merujuk data yang dilansir setkab.go.id, Pemerintahan SBY selama 10 tahun justru berhasil membangun jalan desa melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri sepanjang 1,13 juta km tanpa adanya UU Desa.
“Ini bicara keberpihakan pada rakyat sejak awal menjabat,” ungkap Irwan.
Polemik perbandingan jalan era SBY dan Jokowi ini berawal dari pidato Anies Baswedan saat menyampaikan Pidato Kebangsaan pada acara peringatan puncak Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023.
Anies mengkritik Pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol dibanding jalan nasional tidak berbayar yang memberikan kesetaraan kepada semua rakyat untuk memanfaatkannya. Dia pun membandingkan dengan era Pemerintahan SBY, yang menjabat selama dua periode 2004-2014.
Merujuk pemberitaan dari Kata Data edisi 12 Mei 2023 Cek Data: Perbandingan Kondisi Jalan Era Jokowi vs Presiden Sebelumnya, Anies menyebut Pemerintah Jokowi yang memimpin Indonesia sejak 2014 sampai saat ini berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km atau 63 persen dari total seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia, 2.499 km.
Artinya, Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan pemerintahan periode-periode sebelumnya.
Sementara pembangunan jalan tak berbayar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, pada periode Jokowi, yang baru akan berakhir 2024 mendatang, terbangun 19.000 km. Angka tersebut jauh di bawah era Pemeritahan SBY yang berhasil membangun jalan sepanjang sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat dibanding masa Jokowi.
Perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan tingkat kewenangan. Pembangunan jalan nasional pada era Jokowi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 590 km. Sementara masa SBY, 11.800 km atau 20 kali lipat.
“Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain,” kata Anies ketika itu.
Meski demikian, sambung Anies, kedua infrastruktur baik jalan tol dan jalan gratis sama-sama dibutuhkan. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.
“Ketika bicara infrastruktur ekonomi, memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian,” demikian Anies Baswedan.
Sumber: kbanews.com
