Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom dan Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN)
Dalam menghadapi dinamika kompleks yang dihadapi oleh Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa persoalan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakpastian lapangan kerja menjadi tantangan nyata.
Kondisi sosial-ekonomi yang terus berkembang membutuhkan solusi yang tidak hanya responsif, tetapi juga terencana secara matang.
Dalam kerangka ini, perlu adanya strategi yang tidak hanya mengidentifikasi akar permasalahan, tetapi juga menawarkan langkah-langkah konkret untuk meraih pemulihan dan kemajuan yang berkelanjutan.
Misi Tepat Sasaran untuk Mengentaskan Kemiskinan
25,9 Juta Orang RI Masih Hidup Miskin per Maret 2023. Meskipun tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 menurun menjadi 9,36%, dengan jumlah penduduk miskin 25,90 juta orang, tantangan tersebut masih memerlukan solusi konkret.
Persentase penduduk miskin perkotaan menurun menjadi 7,29%, dan perdesaan menjadi 12,22%. Namun, pemerintah perlu fokus pada strategi yang lebih spesifik dengan jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,24 juta orang di kota dan 0,22 juta orang di pedesaan dibandingkan dengan September 2022. Dan memastikan bahwa penurunan ini dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam misi no 2 mengenai pengentasan kemiskinan, AMIN menghadirkan langkah-langkah konkret untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Perbaikan bantuan sosial, seperti BLT dan PKH, menunjukkan fokus pada ketepatan sasaran, sementara insentif dan kebijakan mendukung pertumbuhan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi produktif.
Dengan pendekatan multisektor, AMIN bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan hingga 4,0%-5,0% pada 2029 dan mencapai kemiskinan ekstrem ~0% pada 2026, memberikan jaminan masa depan yang lebih baik.
Dengan mengakomodasi tantangan aktual Indonesia, AMIN memberikan solusi yang sesuai dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.
Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja sektor informal di Indonesia pada Februari 2023 adalah sebesar 60,12%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal.
Serta berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2023 adalah sebesar 5,45%.
Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi di tambah lagi rata-rata upah buruh di Indonesia pada Februari 2023 adalah sebesar 2,94 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh di Indonesia masih relatif rendah.
Dalam misi no 2 upaya menciptakan lapangan kerja berkualitas, AMIN menawarkan solusi progresif dengan target menciptakan 15 juta pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau, hingga 2029.
Langkah-langkah seperti pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pembentukan Skill Development Fund, dan peningkatan batas TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) serta Penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk dengan memberantas TKA ilegal menunjukkan pendekatan holistik dan proaktif.
Penekanan pada penurunan proporsi pekerja sektor informal dan penegakan peraturan ketenagakerjaan menunjukkan komitmen AMIN terhadap lapangan kerja yang stabil dan berkeadilan.
Guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% pada Februari 2023 menjadi 5,3%-4,0% pada 2029.
Melalui pendekatan ini, AMIN memberikan dukungan terhadap tenaga kerja lokal dan membangun ekosistem kewirausahaan nasional, menciptakan peluang berkelanjutan dan menekan tingkat pengangguran terbuka.
Selain itu, melibatkan tenaga kerja lokal dalam proyek pemerintah dengan pendekatan padat karya menunjukkan perhatian pada pemberdayaan masyarakat secara langsung.
Relevansi misi AMIN dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja di sektor industri kreatif. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, AMIN mendirikan pusat pelatihan kewirausahaan dan kreativitas.
Dengan adanya Skill Development Fund, peserta pelatihan dapat mengakses modal untuk memulai usaha kecil. Proyek ini berhasil menciptakan lapangan kerja berkualitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerataan Ekonomi: Menuju Keadilan dan Pertumbuhan Inklusif
Meskipun terjadi penurunan Gini Ratio pada Maret 2023 menjadi 0,388, perhatian terhadap tingkat ketimpangan tetap penting. Meski Gini Ratio di perdesaan tetap stabil dan menurun dari 0,314 pada Maret 2022 menjadi 0,313, Gini Ratio di perkotaan mengalami kenaikan menjadi 0,409.
Untuk mencapai ketimpangan yang lebih baik, diperlukan solusi konkret, terutama di perkotaan yang mencatat ketimpangan sedang sebesar 16,99 persen, dan di perdesaan yang masih tergolong rendah sebesar 21,18 persen menurut Bank Dunia.
Misi AMIN no 3 dalam pemerataan ekonomi melibatkan kebijakan upah adil, mereduksi indeks Gini, dan alokasi APBN yang mendukung pengurangan kemiskinan serta ketimpangan.
Fokus pada kota unggulan dan peningkatan infrastruktur di daerah terpinggir memperkecil kesenjangan antar wilayah. Program literasi digital, penguatan keterampilan, dan reformasi kebijakan mendukung pekerja informal mendapatkan akses kredit, menciptakan ekonomi yang inklusif.
Dengan demikian, AMIN memperlihatkan relevansinya dengan kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia, menanggapi tantangan aktual dengan langkah-langkah konkret, dan memberikan dampak positif yang nyata pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan misi AMIN yang menyeluruh, Indonesia dapat mengharapkan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan program Skill Development Fund, dan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan upah adil dan peningkatan indeks Gini.
Misi ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan.