Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diyakini mampu menjadi penghubung lintas ASEAN.
“IKN berpotensi sebagai lintas ASEAN di Kalimantan, Sabah-Sarawak, dan Brunei Darussalam,” ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono di Jakarta, Senin (4/9/2023).
Agung menyebutkan Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, nantinya tidak hanya terbatas sebagai pusat administrasi pemerintahan Republik Indonesia, namun sekaligus akan mampu menciptakan ekosistem yang menjadi penghubung terkait konsep “tri-city”, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan dan IKN Nusantara.
Minim Persiapan
Sementara ekonom dan pakar kebijakan publik dari Narasi Institute, investor melihat terlebih dahulu keinginan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ternyata minim perencanaan dan kesiapan pemerintah.
“Sepinya investor ini membuktikan dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap lemah secara feasibility atau tidak menjanjikan,” ucap Achmad Nur Hidayat, seperti mengutip dari situs pribadinya, Sabtu (2/9/2023).
Pemerintah terus berkomitmen di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya perundang-undangan terkait pemindahan ibukota baru beserta dengan peraturan mengenai insentif.
Insentif tersebut adalah pembangunan terkait 12 sektor fundamental seperti energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, transportasi, perumahan, pengelolaan air, pengelolaan sampah, infrastruktur teknologi, infrastruktur komersial, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan publik, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri hijau.
Berbagai kebijakan lain untuk memancing investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun. Begitu juga dengan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.
“Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik pembangunan IKN. Karena dengan iming-iming hak guna lahan yang lama dan lain-lain, faktanya proyek IKN masih sepi investor,” ujar dia.
Ia menengarai ketidaksiapan pemerintah dalam proyek megatriliun itu telah dibaca oleh calon investor, termasuk perusahaan investasi asal Jepang, Softbank, yang memilih mundur dari proyek itu beberapa waktu lalu.
Dukungan Pemimpin Baru
Meskipun komitmen terkait pembangunan IKN tidak hanya terlihat pada masa pemerintahan saat ini. Investor juga melihat dukungan para calon pemimpin Indonesia untuk tahun pemilu mendatang terhadap proyek IKN.
Dukungan yang positif tersebut, memungkinkan munculnya minat dari para investor dalam menanamkan saham mereka di dalam proyek ini.
Ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan asal luar negeri yang telah berinvestasi di Ibu Kota Nusantara seperti IJM Maxim asal Malaysia yang berinvestasi 30 housing tower melalui skema Public Private Partnership (PPP).
Kemudian Joe Green Panel asal Singapura yang berinvestasi di sektor pengelolaan sampah, dan SPIC perusahaan asal Singapura yang berinvestasi di sektor energi terbarukan.
Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.
Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.
Sumber: inilah.com
