Wuling Bahas Penggunaan Nikel Indonesia Bersama Mitra Baterai

Pabrikan mobil listrik saat ini banyak memanfaatkan baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak memprioritaskan penggunaan nikel. Mayoritas produsen otomotif tersebut mengandalkan pasokan komponen dari perusahaan mitra penyuplai baterai. Dilansir dari Detik Oto, salah satu produsen yang menerapkan strategi ini adalah Wuling.

Pihak manajemen menyatakan bahwa pemanfaatan nikel domestik sangat bergantung pada kematangan rantai pasok komponen tersebut. "Menurut saya itu tergantung pada ekosistem. Kita perlu meminta partner ekosistem kita untuk membangun industri terlebih dahulu," kata Vice President SAIC-GM-Wuling (SGMW) Han Dehong saat ditanya terkait rencana pemanfaatan nikel dari Indonesia.

Wuling saat ini mengoperasikan kendaraan dengan sokongan baterai berteknologi LFP. Melalui PT SGMW Motor Indonesia, perusahaan telah memproduksi baterai pack secara mandiri di kawasan supplier park yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai 40 juta RMB atau berkisar Rp 87 miliar.

Langkah pemanfaatan nikel Indonesia untuk kebutuhan pasar domestik ke depan masih memerlukan pembicaraan mendalam. Han Dehong menjelaskan bahwa keputusan tersebut harus dirumuskan bersama para mitra penyuplai baterai global. "Sekarang nikel digunakan secara luas.

Di China kita sudah menggunakan nikel dari Indonesia. Kemudian ke pertanyaan Anda, bila kita akan menggunakannya untuk lokal. Itu tergantung pada bagaimana, Anda tahu.. kita akan berdiskusi dengan partner kita, seperti CATL, Gotion, Tsingshan," jelas dia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sedang merancang regulasi insentif baru yang diarahkan bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi komoditas mentah di dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa besaran insentif akan dibedakan berdasarkan jenis baterai yang digunakan. Kendaraan listrik dengan baterai berbahan nikel direncanakan mendapat insentif lebih besar dibandingkan kendaraan dengan baterai non-nikel seperti Lithium Ferro Phosphate (LFP).

Formulasi yang sedang dikaji menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP). Besaran stimulus diwacanakan mencapai 100 persen untuk tipe berbasis nikel dan sekitar 40 persen bagi varian non-nikel. "PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih di-scan skemanya," ujar Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (5/5/2026).

Meskipun demikian, peluncuran regulasi stimulus ini tercatat telah mengalami penundaan sebanyak dua kali akibat perhitungan teknis yang belum selesai. Target awal pemberlakuan pada Juni 2026 bergeser ke Juli, sebelum akhirnya kembali diundur ke Agustus 2026 sebagaimana dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.