Tito Karnavian Sebut Pendapatan Daerah Turun hingga 31 Juli 2026

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi pendapatan provinsi, kota, dan kabupaten hingga 31 Juli 2026 sebesar Rp606,8 triliun, lebih rendah dibanding 31 Juli 2025 yang Rp691,8 triliun. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers Nota Keuangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026, seperti dilansir dari Detik Finance.

Tito mengatakan belanja daerah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5%, dan tingkat realisasi tersebut lebih tinggi daripada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, total pendapatan provinsi, kota, dan kabupaten yang sudah masuk itu adalah sebesar Rp 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, di waktu yang sama Rp 691,8 triliun," terang Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, ia menilai capaian belanja daerah juga melampaui realisasi tahun lalu pada tanggal yang sama.

"Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa yang sama 31 Juli 2025 sebesar 41,7% ," ujarnya.

Ia merinci APBD 2026 mencapai sekitar Rp1.153,9 triliun, yang terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). TKD pada 2026 tercatat sekitar Rp725,2 triliun, sementara target PAD mencapai Rp428,9 triliun.

Pemerintah juga memberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun kepada daerah, terutama untuk mengatasi kesulitan memenuhi belanja pegawai termasuk pembayaran PPPK.

"Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama yang terakhir 5 Agustus, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu daerah yang belanja pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah yang fiskalnya rendah," pungkas Tito.