Pasar Menantikan Arah Kebijakan RAPBN 2027 Pidato Prabowo

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membacakan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (14/8/2026), di tengah penantian pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, pasar keuangan Indonesia saat ini memasuki periode krusial usai melalui gejolak sepanjang 2026. Gejolak tersebut mencakup tekanan nilai tukar, penyesuaian kebijakan moneter, dinamika likuiditas perbankan, hingga perubahan lanskap pembiayaan pembangunan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai investor tidak hanya menunggu angka-angka indikator makro, tetapi juga membutuhkan peta besar dan arah kebijakan yang utuh.

"Dalam kondisi normal, pasar biasanya fokus pada angka defisit, target pertumbuhan, atau asumsi makro. Namun tahun ini berbeda. Pasar tidak kekurangan data.

Pasar justru membutuhkan direction. Yang ditunggu adalah bagaimana pemerintah menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, pembiayaan pembangunan, dan strategi eksternal Indonesia dalam satu kerangka yang utuh," ujar Fakhrul dalam keterangannya pada Kamis (13/8/2026).

Mayoritas parameter fiskal sebenarnya sudah dapat diprediksi karena kesepakatan awal pemerintah dan DPR. Target pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8%-6,5%, defisit fiskal 1,8%-2,4% PDB, serta asumsi nilai tukar rupiah Rp16.800 - Rp17.500 per dolar AS.

“Oleh karena itu, perhatian investor kemungkinan akan lebih tertuju pada narasi kebijakan yang disampaikan Presiden dibanding sekadar perubahan angka-angka tersebut,” kata Fakhrul.

Fakhrul memaparkan empat fokus utama pasar. Pertama, arah RAPBN 2027 apakah menjadi fase konsolidasi atau fondasi ekspansi. Kedua, kejelasan pembagian peran antara APBN, BUMN, Danantara, dan sektor keuangan dalam pembiayaan pembangunan.

"Dulu investor cukup membaca APBN. Hari ini investor membaca neraca negara secara lebih luas. Mereka ingin memahami bagaimana APBN, Bank Indonesia, Danantara, BUMN, dan sektor perbankan bekerja bersama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," jelas Fakhrul.

Poin ketiga yang disorot adalah strategi pemerintah mengikis ketergantungan pada pembiayaan arus portofolio jangka pendek melalui investasi langsung dan industrialisasi. Poin keempat berkaitan dengan respons pemerintah terhadap kenaikan biaya modal jangka panjang global.

"Pertanyaan yang sedang dicari jawabannya bukan lagi sekadar berapa defisit APBN. Pertanyaannya, adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan tinggi dalam dunia yang biaya modalnya semakin mahal. Ini adalah isu strategis yang akan menentukan persepsi investor terhadap Indonesia dalam jangka panjang," tegas Fakhrul.

Fakhrul menyimpulkan bahwa Nota Keuangan tahun ini memegang peran sentral sebagai panduan ekspektasi bagi pasar keuangan dalam menilai konsistensi strategi ekonomi pemerintah.

“Investor akan menilai bukan hanya angka yang disampaikan, tetapi juga arah, konsistensi, dan keyakinan yang ditunjukkan pemerintah terhadap strategi ekonomi Indonesia ke depan," pungkas Fakhrul.