S&P Global Ratings Afirmasi Peringkat Utang Republik Indonesia

S&P Global Ratings kembali memberikan afirmasi terhadap Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Status yang diumumkan dalam publikasi Research Update tersebut memastikan posisi Indonesia tetap bertahan dalam kategori investment grade dengan outlook yang stabil.

Lembaga pemeringkat internasional ini menilai bahwa peringkat Indonesia ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat serta penerapan kebijakan makroekonomi yang prudent. Selain itu, beban utang pemerintah dan utang eksternal neto Indonesia tercatat relatif rendah bila disandingkan dengan negara-negara lain di kelas yang sama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai keputusan ini menjadi bukti nyata atas kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Fakta tersebut turut dilansir dari Detik Finance.

"Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2026).

Lembaga pemeringkat tersebut memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5% per tahun untuk periode dua hingga tiga tahun ke depan. Secara lebih rinci, pertumbuhan riil diprediksi menyentuh angka 5,1% pada 2026 dan mencatat rata-rata 4,9% sepanjang periode 2026-2029.

Realisasi pertumbuhan ekonomi yang menembus 5,6% secara tahunan pada triwulan I-2026 dianggap menjadi pendorong positif utama. Akselerasi ini dipicu oleh realisasi belanja pemerintah serta percepatan penyerapan anggaran, sementara PDB per kapita Indonesia diestimasi berada di kisaran USD5.200 pada 2026.

Dari kacamata fiskal, komitmen kuat dalam membatasi defisit anggaran di bawah level 3% PDB menjadi variabel krusial yang menyokong outlook stabil Indonesia. Rekam jejak disiplin anggaran yang konsisten dinilai menjadi tiang penyangga krusial bagi kelayakan kredit nasional.

Sektor pendapatan negara juga mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan pendapatan negara mencapai 19% pada lima bulan pertama 2026 dibanding periode serupa tahun lalu. Faktor akseleratornya meliputi perbaikan administrasi perpajakan, kenaikan setoran PPN, serta lonjakan royalti dan dividen dari komoditas alam.

Langkah strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola sektor sumber daya alam turut mendapat apresiasi dari lembaga rating tersebut. Pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi mendongkrak penerimaan negara dan devisa ekspor melalui penertiban tata kelola komoditas, termasuk penanganan miss-invoicing dan transfer pricing. Implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga dianggap mampu memperkokoh ketahanan eksternal secara berkelanjutan.

Pada aspek moneter, Bank Indonesia dinilai memiliki independensi operasional yang kokoh dalam mengendalikan laju inflasi. Fleksibilitas nilai tukar serta bauran kebijakan moneter dinilai efektif memberikan ruang penyesuaian yang memadai terhadap tekanan eksternal, di mana risiko sektor keuangan terkendali dengan total aset perbankan di bawah 60% PDB.

Peluang peningkatan rating Indonesia di masa depan masih terbuka lebar apabila terjadi penguatan struktural fiskal dan eksternal. Beberapa indikator penentunya meliputi penyusutan defisit anggaran hingga mendekati 2% PDB, perbaikan pendapatan negara yang berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," kata Airlangga.