SMRC Catat Kepuasan Publik Prabowo Turun Pengamat Minta Evaluasi Kabinet

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot ke angka 51,1 persen berdasarkan temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026. Penurunan signifikan sebesar 30 poin dari capaian 81,2 persen pada November 2025 tersebut mendorong desakan evaluasi jajaran menteri.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai anjloknya angka kepuasan ini berakar dari permasalahan mendasar yang membentang di tiga bidang strategis, yaitu ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

"Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin pada Selasa, 28 Juli 2026.

Penilaian rendah pada kinerja pembantu presiden tersebut dinilai memicu akumulasi kekecewaan di tengah masyarakat.

"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," lanjut Jamiluddin.

Sektor perekonomian menjadi sorotan utama karena lonjakan harga bahan pokok tidak sebanding dengan kondisi penghasilan warga yang cenderung jalan di tempat.

"Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilanya terus merosot," ujar Jamiluddin.

Tekanan hidup warga kian diperberat oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja serta gelombang pemutusan hubungan kerja.

"Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab ketidakpuasan publik. Hal ini ditambah banyaknya PHK sehingga tingkat pengangguran bertambah tinggi," tutur Jamiluddin.

Kondisi politik nasional turut menyumbang sentimen negatif akibat penurunan mutu kebebasan sipil dan kelemahan pengawasan parlemen.

"Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi," paparnya.

Persepsi tebang pilih dalam ranah hukum juga dinilai mencederai rasa keadilan warga.

"Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya," ungkap Jamiluddin.

Pertimbangan masalah tebal di berbagai sektor tersebut memicu dorongan perombakan kabinet secara menyeluruh.

"Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo mereshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum," pungkas Jamiluddin.

Tingkat penurunan kepuasan sebesar 30 poin merujuk pada pesimisme publik, meski keputusan akhir perombakan jajaran menteri sepenuhnya berada di bawah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.