PKB Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Usai 17 Agustus

Sinyal dari Istana Presiden mengindikasikan rencana perombakan Kabinet Merah Putih usai 17 Agustus 2026 bakal berlangsung secara terbatas untuk mengisi posisi menteri yang kosong. Informasi tersebut disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada Senin (10/8/2026).

Sikap politik ini mengemuka guna merespons wacana kriteria rekrutmen menteri yang sempat dilontarkan oleh pengurus Partai Keadilan Sejahtera. Partai politik penyeimbang maupun pendukung menyerahkan seluruh keputusan perombakan jajaran pembantu presiden kepada kepala negara.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan bahwa penetapan figur yang akan mengisi struktur pemerintahan sepenuhnya menjadi wewenang mutlak Presiden Prabowo Subianto.

"Reshuffle merupakan hak prerogatif penuh Presiden dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Bapak Presiden," kata Daniel, Senin (10/8/2026).

Pihaknya menyadari penataan ulang jajaran menteri berpotensi meluas. Meski demikian, arahan awal yang diterima sejauh ini hanya berfokus pada pengisian jabatan yang belum berpenghuni.

"Soal kemungkinan posisi lain ikut berubah, sejauh ini sinyal dari Istana menyebut reshuffle ini sifatnya terbatas, sekadar mengisi jabatan yang memang sedang kosong," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penentuan momentum pelantikan serta kriteria latar belakang calon menteri sepenuhnya berada dalam pertimbangan presiden.

"Tapi tentu itu juga bagian dari hak prerogatif Presiden, sehingga kita serahkan sepenuhnya penilaian dan pertimbangan siapa dan kapan waktunya," sambungnya.

DPP PKB menggarisbawahi pentingnya kriteria kompetensi figur yang dilantik agar selaras dengan aspirasi publik.

"Tentu kita berharap sosok yang mengisi memahami betul bidang tugasnya, dan suara-suara dan harapan masyarakat penting juga untuk dijadikan pertimbangan," katanya.

Pernyataan ini disampaikan sebagai masukan konstruktif bagi jalannya roda pemerintahan ke depan.

"Ini semua hanya masukan kepada Pemerintah, sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS Mardani Ali Sera mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi dalam menyaring calon pejabat negara.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Mardani, Minggu (9/8/2026).

Sorotan terhadap kinerja birokrasi ini dinilai mendesak mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap capaian program pemerintah.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

PKS menyarankan agar perekrutan menteri baru diprioritaskan pada rekam jejak integritas tanpa terpatok pada keanggotaan partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.