Rusia Tolak Penghentian Perang dan Persyaratkan Negosiasi Ucrania

Pemerintah Rusia secara tegas menolak gagasan pembekuan operasi militer di Ukraina dan menyatakan negosiasi perdamaian hanya dapat terwujud jika akar penyebab konflik diselesaikan secara menyeluruh, termasuk penghentian ambisi Ukraina bergabung dengan NATO. Pernyataan diplomasi tersebut mengemuka di tengah eskalasi pertempuran, penindakan tegas terhadap pelanggaran di industri pertahanan dalam negeri Rusia, serta sorotan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penanganan tawanan perang. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa penyelesaian diplomatik membutuhkan komitmen nyata dari Barat dan Kiev terkait status netralitas Ukraina serta pengakuan kedaulatan Rusia atas wilayah yang telah diintegrasikan.

"Tujuan dari pertemuan hari ini adalah untuk berfokus pada orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, tetapi hak-hak mereka dilanggar oleh Rusia setiap hari," kata Sanita Pavļuta-Deslandes, Perwakilan Tetap Letonia untuk PBB.

Di forum Dewan Keamanan PBB, perwakilan diplomatik menyoroti dugaan pelanggaran hukum humaniter, penahanan ilegal, serta perekrutan warga negara asing dalam konflik tersebut. "Banyak pemerintah negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin mengekspresikan keprihatinan mereka dan menuntut agar Rusia menghentikan perekrutan ilegal warga negara mereka ke dalam pasukan bersenjata dan industri militernya," kata Sanita Pavļuta-Deslandes, Perwakilan Tetap Letonia untuk PBB.

Di sisi lain, pejabat senior diplomasi Rusia menilai kepemimpinan Ukraina saat ini tidak menunjukkan niat substansial untuk mencapai perdamaian dan cenderung memperpanjang masa konflik. "Seperti yang telah dinyatakan berulang kali oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, mustahil untuk 'membekukan' konflik tanpa mengatasi akar penyebab krisis ini," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Galuzin menambahkan bahwa aksi militer Ukraina yang menargetkan infrastruktur energi Rusia semakin mempersulit prospek gencatan senjata dalam waktu dekat. "Keberlanjutan konflik baginya dan kelompoknya adalah satu-satunya cara untuk bertahan di tampuk kekuasaan dan menghindari tanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Meskipun demikian, pihak Rusia menyatakan tidak menutup jalur diplomasi apabila terdapat kejelasan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang dibahas bersama pihak Barat.

"Kami tidak menutup pintu untuk proses negosiasi, namun bola tidak berada di pihak kami," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Dalam keterangan ter terpisah, Rusia mengingatkan perlunya sikap bijak dari para pendukung internasional Ukraina untuk memulai dialog yang konstruktif. "Kami selalu siap untuk bernegosiasi, kami terbuka untuk solusi melalui negosiasi, dan kami telah membuktikannya lebih dari satu kali: pihak lain, yaitu pihak Ukraina, telah menarik diri dari negosiasi dan mengasingkan diri, berperilaku, untuk menyatakannya secara halus, secara tidak konsisten," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Kemenlu Rusia memperingatkan bahwa operasi militer khusus akan terus berjalan guna melindungi kepentingan nasional jika komitmen diplomatik gagal dicapai.

"Jika tidak ada kesiapan seperti itu dari pihak lain, dan jika tidak ada kemauan untuk memastikan bahwa rezim Kiev mematuhi apa yang telah disepakati dengan para sponsor Baratnya, maka kami akan melanjutkan operasi militer khusus," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Pihak militer Rusia berkomitmen melakukan tindakan terukur untuk meminimalkan dampak kerusakan pada fasilitas publik selama operasi berlangsung. "Kami akan berusaha untuk menghilangkan akar penyebab konflik, kami akan membela kepentingan kami melalui jalur militer, bertindak dengan tepat dan efektif untuk meminimalkan kehancuran dan melindungi populasi kami di kedua sisi garis kontak," kata Mikhail Galuzin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

Di dalam negeri, otoritas penegak hukum Rusia juga memperketat pengawasan terhadap industri pertahanan dengan menangkap Yevgeny Norenko, mantan direktur Galangan Kapal Yaroslavl, atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana publik dalam pelaksanaan kontrak pertahanan negara.