AchmadNurHidayat.ID — Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, memperkuat kesiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2026. Pusat ini menjadi salah satu dari tiga unit kerja di lingkungan Kementan yang diusulkan mewakili kementerian pada penilaian nasional.

Upaya persiapan diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang digelar selama dua hari, 6–7 Juli 2026, di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Ciawi, Bogor.

“Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Pusat PVTPP, bukan hanya tanggung jawab Tim Pembangunan ZI WBK. Seluruh pegawai diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai nilai-nilai integritas serta mampu menunjukkan implementasi nyata reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” kata Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati, saat membuka kegiatan.

Menurut Leli, kegiatan penguatan bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen seluruh pegawai dalam membangun Zona Integritas. Pendampingan dari narasumber diharapkan membantu menyempurnakan aspek yang masih perlu diperbaiki, termasuk kebijakan, strategi, serta langkah menghadapi proses evaluasi nasional.

Materi dan Narasumber

Kegiatan menghadirkan narasumber dari beberapa instansi yang terkait langsung dengan pembangunan Zona Integritas, yakni perwakilan Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) PANRB; Biro Organisasi dan SDM Aparatur (OSDMA) Kementerian Pertanian; serta Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian.

Sely Kurniawan dari Kedeputian RBKunwas menyampaikan pembekalan tentang kebijakan reformasi birokrasi dan strategi menghadapi penilaian ZI. Ia menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK ditentukan oleh dampak implementasi pembangunan ZI dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan dokumen.

“Tim penilai tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi mencari bukti bahwa perubahan benar-benar terjadi. Tunjukkan dampak nyata pembangunan Zona Integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan, inovasi, penguatan pengawasan, serta perubahan budaya kerja yang dapat dirasakan oleh pengguna layanan,”

Nina Priyantina dari Biro Organisasi dan SDM Aparatur Kementan mengingatkan agar enam area perubahan Zona Integritas diimplementasikan selaras dengan proses bisnis organisasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. “Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagaimana seluruh proses bisnis organisasi berjalan efektif, akuntabel, dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” katanya.

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

Herlina Dwi Astuti, perwakilan Tim Penilai Internal Inspektorat Investigasi Kementan, memaparkan hasil evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas Pusat PVTPP dan menyampaikan apresiasi atas terpilihnya pusat ini sebagai unit kerja yang diusulkan mewakili Kementan dalam penilaian WBK 2026.

Meski mengapresiasi komitmen dan kerja keras jajaran Pusat PVTPP, Herlina menyebut masih ada aspek yang perlu diperkuat agar lebih siap menghadapi penilaian nasional. Rekomendasi mencakup penyempurnaan bukti (eviden), penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, serta penyajian dampak pembangunan ZI dengan pendekatan sebelum dan sesudah.

“Yang lebih penting juga untuk diperkuat adalah peningkatan kualitas pelayanan telah terdokumentasi dengan baik dan dapat dibuktikan implementasinya pada saat proses evaluasi,”

Herlina menambahkan bahwa setiap koordinator area perubahan harus memastikan inovasi dan perbaikan tata kelola terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan saat evaluasi.

Melalui kegiatan ini, Pusat PVTPP berharap pembangunan Zona Integritas berjalan berkelanjutan, tidak sekadar untuk meraih predikat WBK, tetapi juga sebagai bentuk komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.