AchmadNurHidayat.ID — Perlindungan hutan tropis menjadi kunci dalam agenda perubahan iklim global. Selain menyerap karbon, hutan ini menyimpan keanekaragaman hayati dan menopang kehidupan jutaan masyarakat adat, sehingga keberhasilannya menentukan efektivitas upaya mitigasi iklim dunia.

Salah satu gagasan besar untuk mendanai perlindungan hutan adalah Tropical Forest Forever Facility (TFFF), yang diperkenalkan pada COP30 di Brasil. Skema ini menargetkan penghimpunan dana hingga US$125 miliar untuk memberi insentif kepada negara-negara tropis agar mempertahankan hutannya.

Realitas Pendanaan dan Insentif

Hingga pertengahan 2026, TFFF baru menghimpun sekitar US$6,7 miliar, jauh dari target. Kesenjangan ini mencerminkan kekhawatiran pasar keuangan internasional terhadap desain dan efektivitas skema tersebut.

Negara-negara tropis menghadapi pilihan antara pelestarian hutan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi seperti perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Ketika suatu negara memilih menjaga hutan, negara itu menanggung pengorbanan potensi penerimaan ekonomi jangka pendek yang manfaatnya dinikmati secara global. Untuk itu, kompensasi internasional dipandang sebagai instrumen yang wajar.

Tantangan Politik dan Waktu

Salah satu hambatan penting adalah timing pembayaran insentif. Pemerintah diminta melakukan konservasi sekarang dengan imbalan yang mungkin baru cair beberapa tahun kemudian. Dalam siklus politik yang singkat, insentif yang tertunda seringkali tidak cukup kuat mengubah kebijakan.

Isu keberlanjutan kebijakan juga muncul ketika komitmen dapat dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya tanpa konsekuensi berarti. Kondisi ini menciptakan masalah konsistensi kebijakan lintas waktu yang mengurangi efektivitas jangka panjang skema konservasi.

Instrumen Keuangan Terhubung Kinerja

Beberapa ekonom mengusulkan instrumen yang mengaitkan langsung biaya pembiayaan negara dengan keberhasilan konservasi, seperti sustainability-linked bonds (SLB) dan sustainability-linked loans (SLL). Dalam skema ini, tingkat bunga obligasi atau pinjaman berubah sesuai pencapaian target keberlanjutan.

Jika target konservasi tercapai atau terlampaui, biaya pinjaman turun; sebaliknya, jika target gagal, biaya naik. Dengan demikian insentif konservasi memengaruhi kondisi fiskal sejak awal, bukan bergantung pada janji pembayaran di masa depan.

Keuntungan Bagi Negara Tropis

Penerapan instrumen terhubung kinerja memberi beberapa keuntungan. Pemerintah memperoleh dana di muka tanpa menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Karena kewajiban pembayaran berlangsung selama umur obligasi, pemerintahan berikutnya memiliki insentif untuk mempertahankan kebijakan konservasi yang telah dibuat sebelumnya.

Beberapa negara telah menggunakan instrumen serupa untuk target keberlanjutan, walau jenis dan ruang lingkupnya berbeda-beda.

Peran Indonesia

Bagi Indonesia, desain pembiayaan iklim menjadi masalah strategis. Negara ini memiliki luas hutan tropis besar, ekosistem gambut, dan mangrove yang penting bagi mitigasi perubahan iklim.

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian deforestasi, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan penguatan tata kelola kehutanan, meski tekanan dari ekspansi ekonomi, kebutuhan lahan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ilegal tetap menjadi tantangan.

Sebagai kontribusi pada desain pembiayaan yang lebih efektif, Indonesia dapat mendorong beberapa hal: pembentukan standar internasional yang transparan untuk pengukuran keberhasilan konservasi; pengembangan instrumen keuangan hijau yang mengaitkan biaya pembiayaan dengan pencapaian konservasi; penguatan pasar karbon yang kredibel; dan pemajuan kerja sama Selatan–Selatan antarnegara tropis.

Menata Insentif Agar Berjalan Beriringan

Nilai aset keuangan global jauh melampaui kebutuhan pembiayaan konservasi hutan. Tantangan utama adalah merancang insentif yang membuat pelestarian hutan menjadi pilihan rasional secara ekonomi bagi negara-negara tropis.

Jika insentif dirancang secara tepat, konservasi hutan dapat berjalan beriringan dengan pembangunan. Sebaliknya, desain insentif yang lemah dapat menjadikan berbagai skema sekadar janji di atas kertas. Masa depan hutan tropis, termasuk di Indonesia, bergantung pada kemampuan dunia merancang mekanisme yang mengubah janji menjadi tindakan nyata.