Protelindo Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom Lewat OWK

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) resmi menguasai 10,86 persen saham PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) setelah mengeksekusi konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) pada 20 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Anak usaha Grup Djarum tersebut memperoleh sebanyak 4.846.785.385 lembar saham BTEL dengan harga pelaksanaan Rp 200 per saham. Sebelum transaksi konversi ini rampung, Protelindo tercatat belum memiliki kepemilikan saham pada emiten Grup Bakrie tersebut. Proses masuknya Protelindo ke dalam struktur pemegang saham BTEL merujuk pada skema kesepakatan hukum restrukturisasi utang yang telah ditetapkan beberapa tahun sebelumnya.

"Kepemilikan saham BTEL tersebut terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) berdasarkan Perjanjian Perdamaian (bukan pelaksanaan Repurchase Agreement) tanggal 8 Desember 2014 antara BTEL dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan," ungkap keterangan resmi Protelindo, Rabu (26/8/2026).

Perjanjian perdamaian itu merupakan tindak lanjut atas putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU) BTEL oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2014. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 24 Agustus 2026, transaksi ini murni bertujuan untuk penerimaan hasil konversi kepemilikan obligasi.

"Tujuan transaksi, penerimaan hasil konversi kepemilikan obligasi wajib konversi (OWK)," tulis dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (24/8/2026). Manajemen Protelindo menegaskan bahwa masuknya perseroan sebagai pemegang saham baru tidak mengubah peta kendali operasional BTEL.

Kepemilikan hak suara di atas 10 persen tersebut juga dipastikan tidak memberikan dampak signifikan terhadap arah bisnis utama maupun kondisi finansial Protelindo saat ini. Perseroan tetap berfokus pada pengembangan kegiatan usaha utamanya serta menyaring setiap peluang bisnis secara selektif demi menjaga kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan.