Prabowo Soroti Ketidakadilan Harga CPO dan Bentuk PT DSI

Sistem penetapan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di bursa internasional dinilai merugikan Indonesia sebagai negara produsen terbesar. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, serta DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Prabowo mengkritik mekanisme penetapan harga acuan di pasar global seperti bursa Rotterdam, Belanda. Dalam skema tersebut, komoditas CPO asal Indonesia dibeli dengan harga rendah sekitar Rp 15.000 per kilogram, lalu dijual kembali hingga mencapai Rp 27.000 per kilogram.

"Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia, dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp 15.000 per kg. Sementara di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp 27.000 per kg," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Ketimpangan ini dinilai kian ironis sebab negara pembeli CPO seperti Belanda tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sama sekali. Namun, bursa luar negeri tersebut memegang kendali atas penentuan harga pasar CPO global.

"Padahal di Belanda, 1 hektare pun nggak ada kelapa sawit. Kita hilang 50% nilai komoditas kita," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Guna mengatasi persoalan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang telah diumumkan sejak Mei 2026 lalu.

"Saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," ucap Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses pengawasan dan verifikasi volume ekspor komoditas berjalan secara transparan dari pelabuhan muat hingga negara tujuan.

"Saya ulangi, processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Kita sekarang bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," tandas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.