Prabowo Dorong LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk Efisiensi

Pemerintah berencana memperkuat kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan mengubahnya menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Dilansir dari Detik Finance, langkah tersebut diambil guna mengonsolidasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat maupun daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa praktik pembelian barang secara mandiri oleh tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memicu perbedaan harga untuk barang yang sama. Situasi ini dinilai memperlemah daya tawar negara dalam bertransaksi.

"Karena itu saya melaporkan di sini, Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati," kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengkritik ketimpangan harga barang serupa yang dibeli oleh instansi berbeda. Menurutnya, harga yang dibayarkan sering kali jauh lebih tinggi dari angka yang seharusnya bisa dicapai.

"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, berbagai Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai," sambungnya.

Langkah konsolidasi pengadaan daerah ini mencatatkan tren positif. Berdasarkan data LKPP, efisiensi belanja pemerintah daerah mencapai 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 25,43% pada 2026.

Penerapan perencanaan berbasis data, katalog elektronik, serta konsolidasi belanja berpotensi memangkas biaya hingga 30% dari total anggaran pengadaan nasional sebesar Rp 1.200 triliun. Potensi penghematan belanja negara tersebut diperkirakan dapat menyentuh angka Rp 360 triliun setiap tahunnya.

"Kita bisa bayangkan, US$ 20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp 360 triliun dan ini adalah di tangan kita," katanya.

Keberhasilan efisiensi ini terlihat pada pengadaan layar pintar interaktif (IFP). Sebelum dikonsolidasikan, pemerintah daerah membeli alat tersebut seharga Rp 150 juta per unit, namun harganya turun menjadi Rp 26 juta setelah dibeli secara terpusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

"Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini riil. Rp 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," tambahnya.