Prabowo Bentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia Guna Tekan Praktik Under Invoicing Sawit

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik under invoicing atau pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang jauh di bawah harga transaksi kerap terjadi di industri kelapa sawit.

Dilansir dari Detik Finance, kondisi manipulasi pelaporan ini memicu hilangnya devisa negara dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, harga resmi kelapa sawit dari Indonesia kerap tercatat sekitar Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram dalam berbagai transaksi ekspor.

Padahal, komoditas kelapa sawit tersebut sebenarnya menyentuh angka Rp 27.000 per kilogram di pasar internasional.

Selisih harga ekspor yang kentara hingga mencapai hampir 50 persen tersebut dinilai hanya dinikmati oleh segelintir pihak tertentu.

"Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Jadi perusahaan, dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual Rp 14.000, dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi kontraknya, sehingga di sana Rp 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring melalui YouTube, Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).

Guna menyikapi ketimpangan tersebut, Kepala Negara segera mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Langkah koordinasi ini diambil untuk merumuskan tata kelola ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kehadiran entitas baru milik pelat merah tersebut sengaja dibentuk demi menekan maraknya aksi kecurangan under invoicing.

"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," ungkap Prabowo.

Dalam jalannya koordinasi, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera merumuskan solusi konkret demi memberantas kecurangan sistemik itu.

Praktik manipulasi ini juga disinyalir menjadi pintu masuk bagi mengalirnya dana milik Indonesia ke luar negeri.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan micron dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan?

Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelasnya.