Pengunduran Diri Perry Warjiyo Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional

Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Senin, 27 Juli 2026, berpotensi memicu tiga risiko besar bagi stabilitas perekonomian nasional jika proses transisi kepemimpinan tidak dikelola secara transparan dan profesional, sebagaimana dilaporkan Investor Daily. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan bahwa besarnya dampak dari keputusan ini sangat bergantung pada persepsi pelaku pasar terhadap independensi bank sentral. "Apabila transisi berlangsung transparan, profesional, dan menjamin kesinambungan kebijakan, gejolak dapat dibatasi," ujar Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta.

Risiko pertama yang mengintai adalah makin beratnya tekanan pada nilai tukar rupiah yang tercatat mencapai Rp 17.973 per dolar AS berdasarkan Jisdor per 24 Juli 2026, setelah sempat menyentuh level Rp 18.131 pada 13 Juli 2026.

"Rumah tangga miskin dan kelas menengah akan menerima dampak paling besar karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi harian," kata Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Risiko kedua mencakup potensi naiknya biaya pembiayaan pemerintah akibat lonjakan imbal hasil Surat Berharga Negara yang diminta investor, serta ancaman kenaikan suku bunga kredit perbankan jika BI terpaksa memperketat kebijakan moneter.

"Beban tersebut pada akhirnya tidak ditanggung oleh pejabat yang mengambil keputusan, tetapi oleh pembayar pajak dan masyarakat penerima layanan publik," ujar Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Ancaman ketiga dan yang dinilai paling krusial adalah potensi erosi independensi BI jika penunjukan pejabat baru dipersepsikan mengikuti tekanan politik, yang berisiko memicu dominasi fiskal dan lonjakan inflasi jangka panjang.

"Jika gubernur baru dipilih karena kesediaannya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, Indonesia berisiko memasuki kondisi dominasi fiskal," kata Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Untuk mengantisipasi krisis kepercayaan, Achmad menyarankan pemerintah menjelaskan alasan pengunduran diri secara terbuka, mempertahankan kerangka kebijakan moneter, menjaga transparansi seleksi gubernur baru, dan memastikan pengawasan DPR tetap objektif. "Rupiah tidak hanya dijaga dengan cadangan devisa dan suku bunga. Rupiah juga dijaga oleh kepercayaan bahwa keputusan ekonomi dibuat secara profesional," ujar Achmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta.