Pemerintah Tingkatkan Operasi Darat dan Udara Tangani Karhutla

Pemerintah Indonesia memperkuat operasi darat, pengeboman air (water bombing), dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, Aceh, hingga Papua Tengah pada akhir Agustus 2026.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat puluhan hingga ratusan hektare lahan terbakar di sejumlah titik. Kebakaran melanda kawasan seperti Kota Batam, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kutai Barat, Halmahera Timur, Aceh Besar, hingga Kabupaten Nabire yang mencatat area terbakar mencapai 396,13 hektare.

Guna menekan sebaran api, BNPB menerjunkan ribuan personel satgas darat bersama armada helikopter patroli dan water bombing. Di Kalimantan Barat, operasi udara mencatat penjatuhan lebih dari satu juta liter air, didukung penyemaian ribuan kilogram bahan semai awan hujan.

Selain faktor cuaca ekstrem El Nino, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi adanya unsur kesengajaan manusia dan korporasi dalam pembukaan lahan kawasan hutan menggunakan cara membakar, seperti yang ditemukan pada perkara di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau.

Laporan Kementerian Kehutanan menyebutkan tindakan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terus memicu kerusakan ekosistem. Pakar ekologi dan lingkungan menegaskan bahwa karakteristik tanaman sawit tidak dapat menggantikan fungsi alami hutan dalam menyerap air maupun menyimpan karbon.

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah memprioritaskan strategi pencegahan jangka panjang dan pengelolaan kawasan gambut secara komprehensif, selain mengandalkan pemadaman saat api membesar.

"Jadi kita tidak selalu berada pada posisi menunggu api membesar kemudian melakukan pemadaman," kata Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI.

Dini Rahmania menekankan bahwa pemadaman di area gambut memerlukan pembasahan berkala dan pemantauan tata air yang ketat agar tidak mudah mengering saat kemarau.

"Karena itu, pemadaman udara harus berjalan bersama pencegahan, pembasahan gambut, penguatan personel di lapangan, deteksi dini, serta pengelolaan kawasan yang rawan terbakar," kata Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI.

DPR berharap seluruh anggaran penanggulangan karhutla berfokus pada penurunan jumlah titik api sejak awal demi melindungi masyarakat dan menekan kerusakan lingkungan.

"Jangan sampai hasil yang didapat setiap tahunnya hanyalah menghitung berapa banyak api yang berhasil dipadamkan," kata Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI.

Evaluasi terhadap tata ruang dan perlindungan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) terus menjadi prioritas utama guna mengurangi tingkat kerentanan ekologis di seluruh kawasan rawan karhutla.