Pemerintah Terbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2026 Dorong Wirausaha

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 sebagai pijakan membangun ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Jakarta pada Jumat (31/7/2026), dilansir dari Investor Daily.

Regulasi tersebut turut meluncurkan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional hingga 2045 yang terbagi ke dalam empat fase utama. Tahapan ini mencakup Penguatan Kewirausahaan, Akselerasi, Ekspansi Global, hingga Kewirausahaan Indonesia Emas.

Melalui implementasi peta jalan ini, pemerintah memproyeksikan rasio kewirausahaan nasional bakal melonjak secara bertahap dari angka 3,6 persen pada 2029 hingga menembus 8 persen pada 2045 mendatang.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik menekankan pentingnya kualitas wirausaha yang dihasilkan untuk menopang perekonomian negara.

"Target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,6% pada 2029 dan 8% pada 2045 bukan sekadar angka. Yang lebih penting adalah menghadirkan wirausaha yang inovatif, inklusif, berdaya saing, mampu menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," kata Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.

Program kewirausahaan selama ini dinilai masih berjalan secara parsial di berbagai lembaga. Kehadiran aturan baru ini menjadi pedoman bersama agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak searah.

"Perpres Nomor 38 Tahun 2026 menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Melalui regulasi ini, seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi, komunitas, hingga masyarakat memiliki arah yang sama dalam mengembangkan kewirausahaan Indonesia," ujar Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.

Regulasi ini membawa peralihan fokus pemerintah dari sekadar pelatihan menuju perancangan ekosistem yang mendampingi wirausaha secara menyeluruh. Infrastruktur pendukung disiapkan mulai dari perizinan, inkubasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar.

"Seluruh aspek tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," kata Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.

Pengembangan ini memberikan perhatian khusus pada enam kelompok prioritas tematik, yakni wirausaha sosial, teknologi, perempuan, pemuda, desa, serta ekonomi kreatif.

"Ketika semakin banyak masyarakat mampu membangun usaha yang berkelanjutan, fondasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM.