Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite Tanpa Kenaikan Harga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan di tengah persiapan pemerintah menerapkan skema pembatasan akses bagi kelompok masyarakat mampu di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kebijakan tersebut dirancang agar penyaluran subsidi energi dari negara dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai mandat yang diberikan oleh DPR.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil. Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya.

Pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pihak terkait tengah mematangkan sistem dan menguji coba pembatasan agar tidak berdampak buruk secara drastis pada stabilitas ekonomi nasional.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," kata Purbaya.

Dalam penyaluran subsidi ini, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta Sistem Desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari kelompok paling membutuhkan hingga golongan paling mampu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi, seperti yang berada pada desil 9 dan 10, tidak seharusnya menikmati fasilitas subsidi dari pemerintah.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.

Selain penataan distribusi energi, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia menilai wacana pembatasan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih efisien.

"Penataan subsidi menjadi momentum yang tepat untuk memperluas pilihan masyarakat. Kalau masyarakat memiliki kendaraan yang lebih efisien untuk kebutuhan sehari-hari, ketergantungan terhadap BBM juga dapat berkurang. Sepeda motor listrik semakin relevan karena biaya operasionalnya lebih rendah dan pilihan produknya semakin beragam," ujar Budi Setiyadi, Ketua Umum AISMOLI.

Percepatan adopsi kendaraan listrik dipandang mampu memberikan pengeluaran operasional yang lebih rendah bagi konsumen sekaligus membantu negara mengurangi beban kompensasi energi secara struktural.

"Kalau dilakukan dalam skala jutaan kendaraan, manfaatnya bukan hanya dirasakan pemilik motor melalui biaya operasional yang lebih rendah. Negara juga memiliki peluang mengurangi konsumsi BBM dan ruang fiskal yang selama ini diperlukan untuk menjaga harga energi. Karena itu, motor listrik harus mulai dilihat sebagai bagian dari solusi efisiensi energi nasional," kata Budi.

Pemerintah dan asosiasi industri berharap kebijakan penataan subsidi serta penguatan ekosistem kendaraan ramah lingkungan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan kemandirian energi di Indonesia.

"Yang ingin kita bangun bukan sekadar lebih banyak motor listrik di jalan. Kita ingin masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin ekonomis sekaligus membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Kalau ekosistemnya semakin kuat, manfaatnya akan dirasakan konsumen, industri, maupun negara," kata Budi.