Pemerintah Siapkan Insentif 500 Ribu Kendaraan Listrik

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan insentif untuk 500 ribu unit mobil dan motor listrik dalam dua hingga tiga pekan mendatang. Dilansir dari Detik Oto, kebijakan tersebut mencakup penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen oleh pemerintah untuk kendaraan listrik tertentu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa skema insentif tersebut saat ini masih dalam tahap penghitungan final. Formula pembebasan pajak diperkirakan bakal membedakan kriteria kendaraan berbasis baterai nikel dan litium.

"Saya pikir dua atau tiga pekan dari sekarang, presiden akan meluncurkan stimulus untuk kendaraan listrik, termasuk 500.000 motor dan mobil listrik juga. 100 persen PPnBM, PPN ya PPN, VAT ditanggung pemerintah, 40 persen untuk kendaraan listrik tertentu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa perbedaan perlakuan insentif nantinya dipengaruhi oleh jenis baterai yang disematkan pada kendaraan.

"Yang baterai nickel base sama lithium base agak beda sedikit," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Dukungan atas program ini juga disiapkan oleh Kementerian Perindustrian dari segi teknis penyusunan regulasi. Bantuan bakal diprioritaskan bagi kendaraan yang masuk dalam kualifikasi program mobil dan motor nasional.

"Bahwa basisnya adalah mereka yang masuk dalam program mobil nasional dan mereka yang masuk ke program motor nasional. Kita kan kementerian teknisnya mempersiapkan policy apa yang disiapkan oleh Menko Ekon itu nanti teknisnya kita siapkan," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengarahkan agar insentif lebih menguntungkan ketersediaan bahan baku lokal. Baterai berbasis nikel dianggap menjadi prioritas utama dibanding baterai lithium iron phosphate (LFP).

"Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Bahlil menjelaskan bahwa pasokan bahan baku nikel di Indonesia sangat berlimpah, sedangkan bahan baku LFP tidak dimiliki di dalam negeri. Selain faktor ketersediaan bahan baku, keunggulan teknis baterai nikel juga menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.