Pemerintah Siapkan Rp 101 Triliun Pulihkan Bencana di Tiga Provinsi

Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 101 triliun selama tiga tahun ke depan untuk memulihkan kawasan terdampak bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan alokasi dana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Sebagai langkah awal, pemerintah pusat telah menyalurkan dana penanganan bencana untuk Aceh senilai Rp 10 triliun. Penyaluran dana ini dilakukan sesuai dengan besaran kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah daerah setempat tanpa memotong alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh pengajuan anggaran awal telah direalisasikan secara penuh untuk wilayah terdampak.

"Bencana Aceh sudah dipenuhi semua sesuai dengan permintaan Rp 10 poin sekian. Itu sudah disalurkan, jadi nggak dipotong TKD-nya ke Aceh, Sumbar, sama Sumut," ungkap Purbaya dalam acara APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Penyaluran tahap awal anggaran tersebut tercatat telah terkirim hingga April 2026. Penambahan atau penyesuaian alokasi dana untuk periode berikutnya masih menunggu keputusan lanjutan dari Presiden.

"Itu kan Rp 101 triliun total tiga tahun dibagi hampir sama kalau nggak salah fasanya sekitar segitu. Terus untuk realisasi memang turun, karena utamanya pagunya turun itu. Terus apakah akan ditambah apa nggak, kita tunggu perintah Bapak Presiden," pungkasnya.

Berdasarkan data operasional hingga 4 Mei 2026, tambahan TKD sebesar Rp 10,65 triliun telah tersalurkan 100 persen untuk memicu percepatan pemulihan fisik dan ekonomi di tiga provinsi tersebut.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberikan penjelasan mengenai tujuan strategis penyaluran alokasi TKD tambahan tersebut.

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp 10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).