OJK Siapkan Demutualisasi Bursa Efek Indonesia

Rencana pembenahan struktur Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui demutualisasi terus dimatangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan infrastruktur perdagangan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah reformasi pasar modal ini sebelumnya sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di DPR RI. OJK menilai demutualisasi bakal memberikan fleksibilitas bagi bursa dalam mengevaluasi mekanisme kerja hingga kondisi keuangan secara menyeluruh.

"Dengan demutualisasi ini, Bursa Efek diharapkan punya ruang yang lebih luas tentunya, salah satu misalnya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur kelembagaan juga mekanisme operasionalnya, kondisi keuangan, infrastruktur perdagangan, dan berbagai infrastruktur pendukung," kata Friderica.

Friderica menekankan pentingnya menjaga independensi bursa di tengah kemungkinan kepemilikan saham oleh entitas negara seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara.

"Dalam pelaksanaan demutualisasi ini, termasuk apabila saham bursa efek dimiliki oleh pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara seperti yang disebut di dalam undang-undang, tentunya satu hal yangjuga menjadi concern kita semua adalah independensi bursa efek akan tetap menjadi prinsip yang harus kita jaga bersama," kata Friderica.

Selain independensi, OJK memastikan kewenangan pengawasan terhadap bursa efek tidak akan berkurang sedikit pun demi menjaga integritas pasar serta perlindungan investor ritel dan minoritas.

"Perlu kami tegaskan bahwa demutualisasi tidak mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi bursa efek. OJK akan tetap melaksanakan fungsi pengaturan pengawasan secara penuh untuk memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga perundang-undangan berlaku," kata Friderica.

Sektor pemerintah juga mendukung penuh kebijakan ini guna mendorong pasar modal nasional bersaing di tingkat global. Presiden Prabowo Subianto menilai demutualisasi sebagai langkah strategis memperbesar skala bisnis pelaku usaha nasional.

"Demutualisasi akan bawa pasar modal Indonesia ke standar dunia, dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," kata Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Prabowo, pasar modal yang berkembang pesat sangat krusial dalam membuka akses pendanaan serta penguatan modal bagi perusahaan rintisan di Indonesia.