Mentan Bantah Kabar Pengambilan Lahan Warga Papua Secara Ilegal

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah kabar mengenai pengambilan tanah warga Papua secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp 100 ribu per hektare saat menghadiri acara Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu (18/7), seperti dilansir dari Detik Finance.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan demi merespons pertanyaan dari salah satu peserta delegasi asal Kota Tangerang Selatan mengenai informasi miring yang beredar terkait program pengembangan lahan di Papua.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Pemerintah menegaskan bahwa program sektor pertanian di Papua sama sekali tidak mengalihkan hak kepemilikan tanah masyarakat, melainkan justru memberikan fasilitas infrastruktur secara cuma-cuma.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis.

Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelas Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Amran menguraikan pula bahwa saat ini sudah dibangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua yang dilengkapi dengan pengiriman ratusan alat mesin, pembentukan Brigade Pangan, dan pembangunan irigasi.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," beber Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Menurut Mentan, masyarakat Papua justru menyambut baik program cetak sawah tersebut demi meningkatkan perekonomian mandiri mereka dan bahkan meminta adanya perluasan area lahan pertanian.

"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tutur Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Keberhasilan agenda ini disebut sebagai bagian dari langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.