Mentan Amran Bantah Isu Pengambilalihan Lahan Warga di Papua

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah keras informasi mengenai pengambilalihan tanah warga Papua secara tidak wajar dengan harga di bawah Rp 100 ribu per hektare saat menghadiri acara Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu (18/7).

Program pengembangan lahan pertanian di wilayah tersebut dipastikan tidak menghapus hak kepemilikan masyarakat, seperti dilansir dari Detik Finance. Pemerintah justru memfasilitasi pembangunan sawah serta memberikan infrastruktur pendukung secara gratis demi mendongkrak kesejahteraan petani setempat.

Hingga saat ini, proyeksi pembangunan lahan pertanian di Papua telah mencapai kisaran 137 ribu hektare. Pemberian bantuan sarana produksi dan pembentukan Brigade Pangan menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan potensi komoditas lokal seperti kelapa dan sagu.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh kawasan sawah yang dicetak sepenuhnya menjadi hak milik para petani, bukan aset negara. Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk memfasilitasi sektor pertanian di Papua secara cuma-cuma ini diklaim menembus angka triliunan rupiah.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis.

Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelas Amran, Menteri Pertanian.

Pemerintah menyatakan bahwa dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan mandiri. Berdasarkan data di lapangan, petani penerima manfaat mampu mengantongi pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah per bulan dari lahan garapan seluas 3 hingga 4 hektare.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," beber Amran, Menteri Pertanian.

Amran mengklaim bahwa tanggapan masyarakat Papua di lapangan sangat positif, bahkan banyak warga yang meminta perluasan area cetak sawah saat dirinya melakukan kunjungan kerja langsung ke wilayah tersebut.

"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tutur Amran, Menteri Pertanian.

Langkah pemerataan pembangunan nasional ini disebut berjalan sesuai dengan garis arahan Presiden Prabowo Subianto. Pihak kementerian juga mengimbau para pelajar dan generasi muda untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap narasi yang beredar agar tidak mudah terprovokasi.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah Amran, Menteri Pertanian.