Mendiktisaintek Bahas Anggaran Pendidikan 2027 Bersama Menkeu Purbaya

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/7/2026), guna memastikan alokasi anggaran pendidikan tinggi pada 2027 tidak dipotong, sebagaimana dilaporkan Investor Daily.

Diskusi penataan anggaran tahun depan tersebut turut berfokus pada rencana pengembangan 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) dan penguatan program riset nasional. Langkah penjaminan alokasi dana ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar anggaran program pendidikan tinggi dipertahankan.

"Kita mau bahas 2027 seperti apa, kan kemarin Pak Presiden meminta program pendidikan tinggi pada saat Sarasehan KSTI tidak boleh berkurang dan lain sebagainya," kata Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rencana pengembangan 10 kampus URI yang mengusung konsep pendidikan berbasis riset turut dibahas dalam kesempatan tersebut.

"Ya semua, semua termasuk konsep pendidikan tinggi terutama riset-riset," ujar Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan pembangunan URI untuk menentukan apakah seluruh pengembangannya dibebankan pada APBN. URI diproyeksikan sebagai program afirmasi untuk melatih sumber daya manusia yang siap mengisi posisi strategis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta mendukung program prioritas nasional.

"Intinya URI itu program-program afirmasi menyiapkan SDM-SDM untuk lebih siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi-posisi yang strategis ya. Posisi strategis ini bisa di 3T, bisa di program prioritas nasional, dan sebagainya," jelas Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Sebagai lembaga baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, URI berfokus pada pendidikan kepemimpinan dan pengembangan SDM, berbeda dari konsep perguruan tinggi umum.

Di sisi lain, Kemenkeu menghadapi penyempitan ruang fiskal akibat perpanjangan konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dan energi. Kondisi ini menuntut rekalibrasi alokasi anggaran kementerian/lembaga serta transfer ke daerah.

"APBN masih aman. Tapi tadinya kan begini, ketika harga minyak turun, saya pikir saya ada ruang untuk menambah belanja, ke daerah, dan lain-lain ya, termasuk kementerian/lembaga," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Fluktuasi harga energi global membatasi ruang fleksibilitas pemerintah dalam menyalurkan dana tambahan di luar perencanaan baku.

"Artinya sekarang kalau balik lagi, ruangnya semakin terbatas saja, tapi tidak membahayakan APBN sendiri," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kenaikan harga minyak dipastikan tidak mengganggu pelaksanaan program APBN yang sedang berjalan, meski alokasi anggaran tambahan dibatasi.

"Cuma yang mau saya tambahin ke kementerian/lembaga maupun ke daerah mungkin tidak seleluasa sebelumnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.