Malaysia Tolak Penutupan Network School dan Desakan Anggota Kongres AS

Pemerintah Malaysia menegaskan kedaulatan hukum nasional dengan menutup penuh operasional komunitas teknologi Network School di Forest City, Johor, serta menolak keras desakan delapan anggota Kongres Amerika Serikat pada Rabu (22/7/2026). Langkah tegas tersebut diambil setelah Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) mencabut izin usaha Network School karena pelanggaran syarat lisensi, bersamaan dengan penyelidikan dugaan keterlibatan warga negara Israel di dalam fasilitas tersebut. Pengawasan terhadap komunitas ini meningkat seiring tuduhan keberadaan warga Israel yang masuk menggunakan paspor negara lain, mengingat Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dan melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayahnya.

Menteri Komunikasi Malaysia Datuk Seri Fahmi Fadzil mengecam surat dari anggota Kongres AS yang meminta Malaysia mengubah kebijakan imigrasinya dalam waktu 15 hari.

"Kami akan menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada Kedutaan Besar AS - 'Jangan campur tangan dalam urusan dalam negeri, termasuk isu imigrasi, Malaysia'," kata Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia. Fahmi menegaskan bahwa tindakan para legislator Amerika Serikat tersebut tidak sopan dan mencerminkan upaya mengganggu kedaulatan negara.

"Kita tidak akan berdiam diri; negara ini adalah negara yang berdaulat. Jika ada pihak atau individu yang ditemukan melanggar syarat, maka kita memiliki kekuasaan, kita memiliki hak untuk mengusir dan mendeportasi mereka," kata Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia. Ia menambahkan bahwa rapat Kabinet telah menyepakati sikap tanpa kompromi terkait isu penegakan kedaulatan ini.

"Jadi, jangan coba-coba campur tangan dalam urusan dalam negeri negara kami. Itu bukan hal yang baik, dan kami akan memastikan Kedutaan Besar AS mengetahui sikap ini," kata Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia. Penyelidikan yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri melibatkan pemeriksaan terhadap 266 individu di lokasi Network School. "Hingga tadi, Menteri Dalam Negeri mengatakan tidak ada warga negara Israel yang terdeteksi di antara 266 orang yang diperiksa dan ditemui oleh Departemen Imigrasi dan pihak berwenang," kata Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi Malaysia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan ketegasan pemerintah terkait keberadaan warga asing ilegal dari negara terlarang.

"Hal ini telah diserahkan kepada lembaga-lembaga terkait, dan saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan menjelaskan," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Anwar menekankan bahwa prosedur hukum akan langsung diberlakukan jika ditemukan pelanggaran aturan imigrasi. "Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus diambil. Jika ada warga negara Israel yang terlibat, mereka akan segera dideportasi karena Malaysia tidak mengakui Israel," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan nasional secara menyeluruh.

"Kami sedang menyelidiki masalah ini, dan kami tidak akan membiarkannya," kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama) Dr Zulkifli Hasan memberikan dukungan penuh atas kebijakan luar negeri yang konsisten dari kepemimpinan nasional.

"Malaysia tidak pernah mengakui entitas ilegal Israel, tidak memiliki hubungan diplomatik dengannya, dan tidak melihat adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut," kata Dr Zulkifli Hasan, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama). Ia menekankan bahwa prinsip politik luar negeri Malaysia tetap bebas, aktif, dan berlandaskan hukum internasional serta nilai kemanusiaan.

"Negara kita harus terus menjunjung tinggi kebijakan luar negeri yang independen, non-blok, dan berprinsip — menjaga hubungan baik dengan semua negara berdaulat sambil tetap berani bersuara kapan pun hak asasi manusia dan hukum internasional dilanggar," kata Dr Zulkifli Hasan, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama). Zulkifli juga mengecam isi surat anggota Kongres AS kepada Sekretaris Negara AS Marco Rubio yang dinilai didasarkan pada tuduhan tidak berdasar. "Sebagai rakyat Malaysia, kami berjanji untuk berdiri teguh di belakang kepemimpinan perdana menteri sebagai pemimpin negara dan pejuang hak asasi manusia universal," kata Dr Zulkifli Hasan, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama).

Ia menyerukan persatuan nasional dalam menghadapi segala bentuk tekanan dari pihak luar.

"Kami bersatu dan teguh dalam mempertahankannya martabat, kebebasan, dan kedaulatan Malaysia dari segala bentuk ancaman atau campur tangan asing," kata Dr Zulkifli Hasan, Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama). Di lokasi Forest City, pendaftaran dan Papan tanda Network School telah dilepas seluruhnya, sementara ruangan kerja bersama disegel oleh petugas MBIP pada Rabu pagi, menyusul kepulangan ratusan peserta asing ke negara asal mereka.