KPBB Kritik Rencana Pemprov DKI Cabut Insentif Pajak Mobil Listrik

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel mengecam wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berniat menghapus insentif pajak kendaraan listrik. Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengembalikan Jakarta ke masa krisis udara bersih yang parah.

Rencana pencabutan fasilitas ini mengemuka setelah Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyebut daerah kehilangan potensi penerimaan Rp2 triliun per tahun dari pembebasan PKB dan BBNKB mobil listrik. Kebijakan adopsi kendaraan ramah lingkungan padahal telah diatur dalam Perda Nomor 2/2005 serta Kepgub DKI Jakarta Nomor 576/2023.

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menegaskan bahwa kondisi pencemaran udara di ibu kota sudah memasuki tingkatan yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat.

"Pencemaran udara di Jakarta telah menyebabkan 58,2% warga menderita penyakit pernapasan dengan beban biaya medis yang fantastis, mencapai Rp 59 triliun pada tahun 2025. Emisi kendaraan bermotor juga mendorong lonjakan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) DKI hingga 103,25 juta ton per tahun," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7).

Daripada memajaki kendaraan listrik, KPBB mendorong Pemprov DKI mengesahkan skema cukai emisi sebagai disinsentif bagi kendaraan berbahan bakar fosil yang melebihi standar baku mutu. Lewat mekanisme tersebut, Pemprov DKI diproyeksikan dapat mengantongi tambahan Pendapatan Asli Daerah hingga Rp5,7 triliun.

"Melalui skema cukai emisi, kendaraan ramah lingkungan tetap mendapatkan tempat dan diminati masyarakat tanpa membuat Pemprov DKI kehilangan pendapatan daerah. Sungguh ironis jika Pemprov berburu penerimaan pajak dari kendaraan listrik yang justru membantu mengatasi krisis udara, ketimbang memajaki sumber polusi yang sebenarnya," ujar Ahmad Safrudin.

Organisasi tersebut mendesak pemerintah daerah agar tetap memegang teguh komitmen pemulihan lingkungan dan tidak mengorbankan kesehatan warga demi mengejar target penerimaan jangka pendek.