Komisi IV DPR Minta Pemerintah Mitigasi Ancaman El Nino 2026

Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah memperkuat langkah mitigasi terintegrasi lintas kementerian dan daerah untuk menghadapi ancaman fenomena El Nino kategori kuat pada musim kemarau 2026. Penanganan kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan dinilai membutuhkan keterpaduan data yang akurat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menilai penanganan dampak El Nino tidak bisa dijalankan secara sektoral. Langkah mitigasi darurat harus segera direalisasikan dengan memaksimalkan potensi sumber daya air lokal di setiap wilayah yang terdampak.

"Mitigasi dengan melibatkan pemda terkait sumber daya air yang tersedia, sehingga solusinya efektif," kata Alex saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Implementasi kebijakan teknis di lapangan perlu disesuaikan dengan kondisi geografi serta kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

"Misalnya, perbaikan jaringan irigasi bagi sumber daya air yang masih tersedia atau program pompanisasi," ujarnya.

Alex menekankan pentingnya pembentukan sistem koordinasi lintas lembaga agar penanganan bencana berjalan optimal. Integrasi data klimatologi mutlak diperlukan sebagai acuan utama perumusan kebijakan nasional.

"Butuh data BMKG, maka harus ada yang orkestrasi lintas KL," katanya.

Guna merealisasikan koordinasi yang solid, pemerintah didorong menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pusat data penanganan dampak El Nino.

"Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," ujar Alex.

Proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan puncak kemarau 2026 berlangsung Juli hingga September. Potensi kemunculan El Nino kategori sangat kuat diprediksi mencapai 75 persen dan dapat bertahan hingga Oktober 2026, memengaruhi ratusan Zona Musim (ZOM) di Indonesia.

Perbedaan karakteristik wilayah menuntut pemetaan yang presisi agar penanggulangan tepat sasaran.

"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," ujarnya.

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang di tujuh provinsi rawan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta wilayah Kalimantan juga menjadi sorotan serius Komisi IV DPR.

"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.

Kementerian Kehutanan diminta menyiapkan skenario pencegahan yang matang demi menekan risiko keselamatan para petugas di lapangan.

"Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi," katanya.

Perlindungan fisik dan kelengkapan alat pelindung diri bagi personel pemadam kebakaran hutan menjadi hal vital mengingat tingginya risiko medan pemadaman.

"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.

Di sektor pangan, Kementerian Pertanian diminta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengamankan pasokan dan produksi beras nasional berbasis kearifan lokal.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," kata Alex.