Kemenkeu Mengakselerasi Belanja Negara Semester II-2026

Kementerian Keuangan bakal mempercepat penyerapan anggaran kementerian dan lembaga pada semester II-2026 demi mengakselerasi belanja negara. Langkah pengawalan ketat ini disampaikan di Jakarta pada Senin (3/8/2026) sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Upaya pemantauan langsung akan dilakukan terhadap instansi yang penyerapan anggarannya belum maksimal. Berdasarkan data resmi, realisasi belanja negara semester I-2026 telah menyerap Rp 1.656 triliun atau 43,1% dari target APBN sebesar Rp 3.842,7 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan.

Komponen belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 1.298,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 357,4 triliun. Penyerapan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 658,9 triliun terutama ditopang oleh Program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, gaji ke-13, THR, pensiun, serta subsidi energi.

Pemerintah juga mengantongi persetujuan dari jajaran eksekutif dan legislatif untuk mengatasi kendala birokrasi di lapangan secara cepat.

"Atas izin Presiden (Prabowo Subianto) kami akan datang ke K/L untuk memastikan mereka bisa belanja. Kalau ada halangan, halangan apa yang bisa kita hilangkan secepatnya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Langkah peninjauan langsung tersebut juga memperoleh dukungan penuh dari parlemen dalam mengawasi efisiensi penggunaan dana publik.

"Kata DPR saya boleh datang untuk memastikan anggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Kita akan pastikan mereka belanja tepat sasaran," tutur Purbaya.

Di sisi lain, pendorong pertumbuhan ekonomi nasional target 5,4% pada akhir tahun turut bertumpu pada percepatan realisasi investasi. Capaian investasi semester I-2026 tercatat sebesar Rp 1.010,6 triliun, naik 7,2% dibanding periode sama tahun lalu.

"Pada kuartal III dan IV yang didorong adalah belanja pemerintah dan investasi," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Guna mengatasi persoalan perizinan yang kerap menghambat penanaman modal, optimalisasi Satuan Tugas Debottlenecking terus ditargetkan oleh pemerintah.

"Sebetulnya minat untuk investasi relatif tinggi tetapi mereka minta ada beberapa hal yang terkait dengan debottlenecking termasuk di antaranya terkait dengan perizinan," ujar Airlangga.