Kemenhut Percepat Digitalisasi Layanan Publik Sektor Kehutanan

Akselerasi transformasi digital tengah dilakukan Kementerian Kehutanan pada berbagai sektor layanan publik. Dilansir dari Detik iNET, pembenahan ini ditujukan untuk menghadirkan proses perizinan yang efisien, transparan, dan ramah investasi.

Sistem baru tersebut akan diterapkan pada sejumlah platform utama. Cakupannya meliputi e-ticket Taman Nasional, sistem pengaduan Gakkum, PESATS untuk lalu lintas satwa liar, hingga Sipongi sebagai pemantau kebakaran hutan.

Perubahan di internal kementerian diklaim mulai memberikan dampak positif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut perbaikan ini mencakup pembaruan regulasi sekaligus pergeseran budaya kerja pegawai.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di pusat maupun di balai. Saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik," ujar Raja Juli Antoni dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Sektor pelayanan antrean turut menjadi fokus perbaikan mendasar. Model loket fisik konvensional bakal diganti dengan mekanisme daring agar masyarakat dapat memilih jadwal serta memantau nomor antrean secara transparan.

"Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang," katanya.

Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang rumit. Selain meningkatkan akuntabilitas, sistem online mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan tanpa prosedur berbelit.

Langkah pembenahan ini dijalankan untuk menyokong target pemerintah dalam mempermudah iklim investasi. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.

"Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi," pungkasnya.