Kemendikdasmen Siapkan 17 Sekolah Nasional Terintegrasi untuk Tahun Ajaran Baru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan 17 Sekolah Nasional Terintegrasi jenjang SMP-SMA untuk memulai operasional pada tahun ajaran baru 2026/2027, dilansir dari Detikcom. Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru untuk sekolah tersebut dibuka pada Selasa, 21 Juli 2026.

Meskipun tahun ajaran baru sudah berjalan sejak Senin, 13 Juli 2026, hari pertama sekolah bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi baru akan dimulai pada 10 Agustus 2026. Kurikulum yang sudah siap menjadi alasan pemerintah tetap melaksanakan program ini pada tahun ajaran berjalan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu daerah yang telah siap menyelenggarakan program ini dari awal. Proyeksi ini didukung oleh kesiapan infrastruktur di wilayah baru tersebut.

"OIKN sudah sangat siap. OIKN sejak awal, sudah membangun sekolah terintegrasi ini juga," ungkap Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, pelaksanaan di 16 kabupaten dan kota lainnya masih mengandalkan fasilitas Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen sebagai ruang kelas transisi. Skema ini diterapkan sebagai langkah awal menjelang pembangunan fasilitas permanen.

"Yang nanti kita buka, ini belajarnya juga masih sebagian di UPT kita. Sebagian di UPT kita, tapi nanti akan dibangun. Jadi mirip sekolah rakyat," kata Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Percepatan operasional sekolah ini dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar langsung memanfaatkan regulasi yang ada. Penyempurnaan aturan dan pelaksanaan teknis akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik gedung.

"Yang lainnya kita mulai dulu di situ, sambil gedungnya dibangun, supaya dalam waktu kepemimpinan Bapak Presiden ini kan paling tidak sudah bisa lah," imbuh Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan 2026 dengan alokasi total mencapai Rp 9.125.628.856.000 untuk membangun total 100 sekolah serupa. Ketersediaan dana anggaran tersebut mewajibkan program ini harus berjalan pada tahun anggaran berjalan.

"Sudah ada anggarannya di ABT tahun ini. Jadi karena itu harus tahun ini, karena anggarannya sudah ada," ucap Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Penyelenggaraan proyek ini mengandalkan skema kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertindak menyediakan lahan melalui mekanisme hibah tanah.

"Jadi sekarang ini skemama, tanah itu hibah dari pemerintah daerah. Tapi penyelenggaraan dan pembiayaannya dari pemerintah pusat," tandas Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.