Israel Batal Voting Pengakuan Genosida Armenia Usai Tekanan Azerbaijan

Pemerintah Israel membatalkan rencana pemungutan suara di Knesset terkait pengakuan resmi atas genosida Armenia setelah mendapat tekanan dari pemerintah Azerbaijan, menurut laporan media Haaretz pada pertengahan Juli 2026.

Langkah ini diambil setelah penasihat senior Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Hikmet Hajiyev, menghubungi kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu secara pribadi mengintervensi untuk menarik isu tersebut dari agenda parlemen.

Sebelumnya, kabinet Israel telah menyetujui pengakuan genosida Armenia secara bulat pada 28 Juni 2026. Keputusan kabinet tersebut sejatinya memerlukan persetujuan Knesset agar resmi menjadi kebijakan negara, namun prosesnya dihentikan mendadak sebelum masa reses parlemen.

Pemerintah Azerbaijan keberatan atas keputusan kabinet Israel dengan menyinggung kerja sama strategis kedua negara. Baku mengingatkan nilai pembelian senjata Israel yang mencapai miliaran dolar serta pasokan minyak Azerbaijan yang menyokong kebutuhan energi Israel.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menegaskan bahwa pengurangan masalah sejarah menjadi keputusan politik tanpa dasar hukum atau akademis merupakan hal yang tidak dapat diterima. Langkah Israel dinilai memicu perpecahan dan merusak perdamaian kawasan.

Di sisi lain, Pemerintah Turki mengecam keras keputusan awal kabinet Israel. Ankara menilai langkah Tel Aviv mengungkit isu Ottoman semata-mata untuk mengalihkan perhatian publik internasional dari tindakan militer Israel di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Republik Turki menyatakan respons atas sikap Israel tersebut.

"It lays bare the predicament in which Netanyahu and his accomplices find themselves, given the arrest warrants issued against them within the scope of the investigation conducted by the International Criminal Court into the crimes committed against the Palestinians." tegas Kementerian Luar Negeri Republik Turki.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memilih tidak merespons langkah Israel dan mengabaikan keputusan kabinet Tel Aviv. Pashinyan menegaskan fokus Yerevan berada pada kepentingan nasional tanpa terseret manipulasi politik pihak ketiga.

Pashinyan memberikan pernyataan resmi terkait sikap Armenia terhadap polemik pengakuan tersebut.

"We see no need to respond because we believe that refraining from entering into the issue of the weaponization of the Armenian Genocide is in the interests of the Republic of Armenia," ujar Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Sikap Pashinyan saat ini berbeda dari respons sebelumnya ketika Kongres Amerika Serikat mengakui genosida Armenia pada 2019.

"US Senate Resolution 150 is a victory of justice and truth. On behalf of the Armenian People worldwide, I express our profound appreciation to the Senate for this landmark legislation. This is a tribute to the memory of 1.5 million victims of the first Genocide of the 20th century and a bold step in promotion of the prevention agenda. #NeverAgain." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Pashinyan juga sempat menyampaikan apresiasi publik kepada para kelompok diaspora Armenia yang berjuang di Amerika Serikat.

"On behalf of the Armenian people, I want to thank all members of the US Senate [and] … the House of Representatives…. We must address words of appreciation to the Armenians of the United States, to all those organizations and individuals who contributed to this important and historic decision." kata Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Pernyataan serupa juga disampaikan Pashinyan saat Presiden AS Joe Biden secara resmi mengartikulasikan pengakuan sejarah tersebut pada 24 April 2021.

"It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by the US Congress in 2019, President Biden honored the memory of the victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values….

Today we pay tribute to the 1.5 million martyrs, victims of the Ottoman Empire’s criminal policies during WWI. The ideologies that led to the Armenian Genocide are still alive today, as demonstrated by the atrocities committed against the Armenians of Artsakh during the recent war." ujar Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Armenia.

Dengan resesnya Knesset hingga Oktober 2026 yang bertepatan dengan agenda pemilu baru, pengakuan genosida Armenia oleh Israel dipastikan tertahan dan belum menjadi kebijakan hukum yang mengikat.