Hippindo Kecewa Penundaan Implementasi PPh 22 Marketplace

Sektor usaha ritel menyatakan kekecewaannya atas keputusan pemerintah menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada platform e-commerce hingga November 2026. Penundaan aturan yang tertuang dalam PMK 37/2025 tersebut dinilai mencederai prinsip keadilan bertransaksi antara pedagang luring dan daring, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Sabtu (8/8/2026).

Langkah penundaan ini dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyusul arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ketentuan perpajakan tersebut dijadwalkan baru akan berlaku efektif mulai 1 November 2026 mendatang.

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menegaskan bahwa pihak ritel selama ini konsisten membayar kewajiban pajak sesuai aturan.

"Di retail itu kami bayar 11%.Jadi kami mendukung pemerintah dalam hal ini untuk memungut pajak secara adil. (Ditunda, kecewa Pak?) Ya kecewa," ujar Budihardjo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Sabtu (8/8/2026).

Menurut Budihardjo, tekanan margin keuntungan saat ini tengah melanda peritel akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mendongkrak biaya barang impor. Demi menjaga daya beli masyarakat, pelaku usaha memilih menahan harga jual dengan memangkas profit margin melalui pemberian diskon.

"Kita selama ini sudah ada kenaikan (biaya penjualan), memang harus naik kalau belinya barang impor. Kami omset naik, tapi memang ada penurunan profit, itu strategi kami untuk menaikkan penjualan dengan menekan profit. Diskon-diskon otomatis mengurangi profit," ucap dia.

Pengorbanan margin tersebut diharapkan dapat diimbangi oleh insentif kebijakan pemerintah yang mampu menekan biaya operasional usaha. Efisiensi dapat dicapai lewat percepatan perizinan, pembenahan sistem logistik, serta digitalisasi layanan agar laba perusahaan dapat kembali dialokasikan ke investasi baru.

"Seperti logistik, perizinan harus cepat. Dengan online mungkin bisa menekan biaya sehingga biaya-biaya yang tidak perlu bisa ditekan. Dengan begitu profit bisa kembali dan kami bisa mengembalikannya lagi menjadi investasi," kata dia.

Budihardjo juga menjelaskan peran strategis kolaborasi lewat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) August, Hari Retail Modern Indonesia (HARMONI), dan Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE) 2026 bersama Kemenko Perekonomian dan Kemendag.

"Kami ingin menjadikan sektor ritel sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan semakin banyak berbelanja di Indonesia, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem, mulai dari industri, pemasok, UMKM, pusat perbelanjaan, hingga jutaan tenaga kerja,” ucap dia.

Pemerintah menyambut baik inisiatif strategis sektor ritel tersebut dalam memperkuat konsumsi domestik serta memberdayakan produk lokal.

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ismariny menyatakan bahwa sektor ritel menyerap banyak tenaga kerja dan menjaga stabilitas distribusi barang.

“Pemerintah berkomitmen terus bersinergi dengan dunia usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga perdagangan dalam negeri semakin kuat dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ismariny.

Tantangan adaptasi bisnis juga disoroti oleh Kementerian Perdagangan seiring pergeseran perilaku konsumen modern yang makin mengutamakan layanan digital dan kualitas produk.

Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan Franciska Simanjuntak menambahkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci daya saing produk dalam negeri.

“Kemitraan yang kuat akan memperluas peluang produk lokal untuk mengisi ritel modern sekaligus memperkuat daya saing dan perekonomian nasional," kata dia.