GINSI Soroti Tingginya Biaya Depo Kontainer Empty Pelabuhan Tanjung Priok

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyoroti masalah tarif pelayanan depo kontainer empty di luar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menyebabkan pemilik barang impor mengalami kerugian hingga miliaran rupiah per hari pada Kamis (13/8/2026).

Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, lonjakan beban biaya logistik ini merugikan pihak importir akibat berbagai komponen tarif tambahan yang dibebankan oleh operator depo kontainer kosong di luar lini 1 pelabuhan.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan menegaskan bahwa tingginya biaya operasional di fasilitas luar pelabuhan tersebut memicu gangguan pada rantai pasok industri nasional.

"Dalam hal ini yang paling dirugikan yakni importir (bukan eksportir) terhadap biaya-biaya di depo empty di luar pelabuhan Priok itu. Karenanya pemerintah perlu lebih tegas kepada para operator depo empty lantaran cost logistik importasi yang tinggi juga bisa berdampak pada ketersediaan bahan baku hingga terganggunya aktivitas industri yang masih bergantung pada bahan baku impor dalam proses produksinya," ujar Taufan.

Para anggota asosiasi juga menyampaikan berbagai keluhan terkait munculnya beban finansial tambahan di luar biaya standar pengangkatan kontainer.

"Namun ujung-ujungnya biaya-biaya itu dibebankan ke importir. Apalagi jika pengembalian kontainer ke depo empty terlambat akibat terjadinya kemacetan di jalur dari dan ke depo, maka bisa-bisa importir terkena demurage atau biaya tambahan penggunaan kontainer," ungkap Taufan.

Penetapan struktur biaya tambahan dari operator depo ini juga disinyalir berhubungan erat dengan kewajiban memberikan imbalan balik kepada perusahaan pelayaran asing penyuplai kontainer.

Masalah penataan tarif depo di luar kawasan pelabuhan ini turut menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertanyakan besaran tarif depo peti kemas luar pelabuhan yang melebihi tarif di dalam pelabuhan.