DPR Soroti Kasus Operasi Tangkap Tangan Rektor Unsoed

Dugaan penyelewengan dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berujung pada operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq memicu sorotan tajam dari Komisi X DPR RI pada Jumat (21/8/2026). DPR menekankan pentingnya menjaga integritas seleksi penerimaan mahasiswa baru agar tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dan transparansi di seluruh perguruan tinggi negeri. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang melilit pimpinan pimpinan kampus Unsoed tersebut.

"Penerimaan mahasiswa baru harus menjadi proses yang objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada kemampuan serta prestasi calon mahasiswa, bukan berdasarkan kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu," ujar Ari, Jumat (21/8/2026).

Ia menambahkan bahwa lembaga pendidikan tinggi semestinya berfungsi sebagai ruang mobilitas sosial dan bukan sarana transaksi keuangan. "Tentu kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tidak menghakimi sebelum proses hukum memberikan kepastian," tuturnya.

Legislator tersebut menegaskan pentingnya momentum ini untuk memperketat pengawasan jalur mandiri agar kepercayaan masyarakat terhadap kampus tidak tergerus. "Kami tentu akan meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai langkah pembenahan dan penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri," kata Ari.

Ia juga membeberkan langkah lanjutan yang tengah disiapkan oleh pihak parlemen terkait evaluasi sistem seleksi nasional. "Komisi X sendiri baru saja menyelesaikan Panja SPMB meskipun rekomendasinya belum secara resmi disampaikan kepada Kemdikitisaintek, yang tentu di dalamnya ada rekomendasi penting buat perbaikan pelaksanaan SPMB," imbuhnya. Operasi penindakan oleh lembaga antirasuah itu sendiri berawal dari ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di Unsoed.

"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan oleh Penyelenggara Negara dalam penerimaan mahasiswa baru,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (21/8/2026).

Rangkaian OTT yang berlangsung sejak Kamis (20/8/2026) tersebut mengamankan belasan orang di dua wilayah berbeda. "Sehingga sampai dengan saat ini pihak-pihak yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut dan sedang menjalani permintaan keterangan di KPK, total sejumlah 9 orang,” ujarnya.